Jakarta, restorasihukum.com – Pada Jumat, 3 Oktober 2025 Menjelang diberlakukannya KUHP Nasional dalam beberapa bulan mendatang, hakim diimbau agar cepat memahami ketentuan baru, terutama pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP Nasional, yang sudah sering dibahas di seminar hukum nasional.
Dalam menangani perkara pidana, hakim memiliki kewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka prinsip keadilan harus dijunjung tinggi. Dalam pemidanaan, terdapat 11 poin yang wajib dipertimbangkan, seperti motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana, serta dampaknya terhadap korban dan keluarga.
Penulis menyoroti kejahatan seksual terhadap anak, khususnya kasus pencabulan di dalam keluarga—praktik ini disebut sebagai inses dalam KUHP Nasional. Sebelumnya, delik ini diatur dalam pasal-pasal perlindungan anak (UU Perlindungan Anak), namun pasal-pasal tersebut dicabut ketika KUHP Nasional disusun.
Anomali Pidana dalam KUHP Nasional
Dalam KUHP Nasional, pelaku inses (pencabulan terhadap anak dalam keluarga) tidak lagi dikenakan pidana minimum khusus, denda, atau ketentuan pemberat, padahal ancaman pidana maksimumnya ditetapkan hingga 12 tahun. Hal ini berbeda ketika persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang tua, di mana masih diberlakukan pidana minimum khusus dan ketentuan pemberat, meskipun sanksinya juga mengalami penurunan dibandingkan UU Perlindungan Anak.
Perbedaan derajat ini menimbulkan pertanyaan: mengapa meskipun inses digolongkan sebagai kejahatan serius (menurut Pasal 418 KUHP Nasional), sanksinya justru tidak disertai pidana minimum dan pemberatan?
Pasal 418 menyebut bahwa setiap orang yang melakukan “percabulan” terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengasuhan akan ditindak, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Namun, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan pidana minimum dalam delik tersebut di KUHP Nasional.
Sementara itu, persetubuhan terhadap anak menurut Pasal 473 KUHP Nasional diatur sebagai bentuk kekerasan seksual, dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta opsi pemberatan terutama jika pelaku adalah orang tua atau memiliki hubungan khusus dengan korban.
Alasan Perlunya Pidana Minimum dan Pemberatan
Tanpa pidana minimum, hakim bisa menjatuhkan hukuman sesingkat satu hari berdasarkan interpretasi unsur delik — hal yang sangat problematis dalam konteks keadilan. Meski Pasal 418 termasuk pasal penghubung dari UU Perlindungan Anak, ketentuan pidananya tak selaras dengan landasan filosofis yang menegaskan perlindungan anak dari eksploitasi seksual (termasuk inses).
Dalam praktik peradilan, korban inses sering menghadapi tekanan dari keluarga sendiri, dan mungkin enggan menuntut ganti rugi melalui instrumen restitusi terhadap orang tua pelaku. Oleh karena itu, selain hukuman penjara, seorang pelaku inses bisa diajukan gugatan pencabutan hak asuh anak sebagai alternatif pemulihan bagi korban.
Rekomendasi, Penulis mengusulkan dua langkah strategis:
1. Judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 418 KUHP Nasional agar keselarasan antara filosofis undang-undang dengan sanksi pidana dapat ditegakkan—termasuk penerapan pidana minimum khusus, denda, dan pemberatan sebagaimana berlaku dalam Pasal 473.
2. Interpretasi seimbang terhadap Pasal 418 sebelum putusan MK disampaikan, yaitu memahami bahwa meskipun Pasal 82 UU Perlindungan Anak telah dicabut, nilai-nilai asas Perlindungan Anak tetap hidup dan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan hukuman.
Sebagai generasi penerus bangsa, anak tak boleh menjadi korban ketidakadilan hukum. Keadilan harus dimaknai secara legal: adil apabila aturan diterapkan secara konsisten pada kasus sejenis, dan tidak adil bila aturan itu hanya dipakai sebagian kasus.(Red)
