Gedangan, restorasihukum.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), menggelar deklarasi membangun komitmen bersama, dalam penanganan persoalan permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Deklarasi ini dilakukan oleh relawan dari elemen Forum Komunikasi Antar Lembaga Keswadayaan Masyarakat (FKA-LKM) Kecamatan Gedangan di Pendopo Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin S.H. turut hadir untuk menyaksikan deklarasi ini.
Camat Gedangan, perwakilan Kepala Desa dan Koordinator FKA-LKM juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama, untuk menangani permasahan kumuh melalui program Kotaku ini.
Semua pihak yang terlibat juga secara simbolis memakai pin Kota Tanpa Kumuh dengan harapan mampu menangani masalah sekaligus mengurangi luasan wilayah kumuh di Kabupaten Sidoarjo.
Ada 7 indikator dalam menangani wilayah kumuh, indikator itu diantaranya Kondisi Bangunan (Keteraturan, Kepadatan dan Kondisi Fisik), Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Air Limbah, Air Bersih / Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengamanan Bahaya Kebakaran.
Sementara itu Wakil Bupati Sidoarjo yang juga hadir sebagai narasumber, memberi arahan kepada semua untuk dapat bersinergi dengan baik.
“Pembangunan saat ini sudah bottom up, semua dari bawah, yang merencanakan desa dan yang melaksanakan desa, untuk itu desa juga harus berperan aktif dalam menentukan pembangunan.” ucapnya.
“Keberhasilan program Kotaku ini bukan hanya menyangkut infrastruktur, tapi juga kesadaran masyarakat, pola pikir dan pola hidup harus dibangun secara menyeluruh” imbuhnya. (Red)
