Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, memimpin ekspose virtual pada Rabu, 23 Juli 2025, untuk menyetujui tiga permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).
Salah satu kasus yang disetujui berasal dari Kejaksaan Negeri Pohuwato, menyangkut tersangka Anton Albakir, yang dijerat Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan.
Perkara ini bermula pada Kamis dini hari, 20 Februari 2025, ketika korban Sahrul Saud dalam perjalanan pulang dengan sepeda motor. Karena membunyikan knalpot di tengah kerumunan, korban dikejar oleh sekelompok orang yang merasa terganggu. Di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, korban terlibat cekcok dengan seorang saksi, yang kemudian memanggil tersangka Anton. Anton menegur korban, namun saat dibalas dengan nada tak peduli, ia emosi dan memukul bagian belakang leher korban menggunakan tangan terbuka.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet, sebagaimana tercantum dalam visum dari Puskesmas Paguat. Menyikapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato bersama jajaran, termasuk Kasi Pidum dan jaksa fasilitator, mendorong penyelesaian melalui pendekatan restorative justice. Dalam mediasi yang berlangsung pada 3 Juli 2025, tersangka menyampaikan permintaan maaf secara tulus, yang diterima korban tanpa syarat. Kedua pihak sepakat tidak melanjutkan perkara ke tahap persidangan.
Permohonan penghentian penuntutan tersebut disetujui oleh Kejati Gorontalo dan diresmikan dalam ekspose JAM-Pidum.
Selain kasus tersebut, dua perkara lain yang juga disetujui untuk diselesaikan secara restoratif adalah:
-
Tersangka Alvian Bone dari Kejari Gorontalo Utara, atas dugaan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
-
Tersangka Mohamad Aldiyansyah dari Kejari Badung, dengan sangkaan Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Pertimbangan yang melatarbelakangi disetujuinya penyelesaian secara restorative justice antara lain:
-
Telah dilakukan perdamaian dengan permintaan maaf yang diterima korban;
-
Tersangka tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya;
-
Baru pertama kali melakukan tindak pidana;
-
Ancaman hukuman tidak melebihi 5 tahun;
-
Tersangka menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya;
-
Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan;
-
Kedua pihak sepakat untuk tidak melanjutkan proses ke pengadilan;
-
Dipertimbangkan secara sosiologis dan mendapat respons positif dari masyarakat.
JAM-Pidum menegaskan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan diminta segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana.
Pendekatan ini mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dan lebih humanis, dengan memperhatikan pemulihan hubungan sosial antar warga. (Red)
