Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, menyetujui dua permohonan penyelesaian perkara narkotika melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) dalam ekspose yang digelar pada Selasa, 22 Juli 2025.
Dua perkara yang disetujui untuk diselesaikan dengan pendekatan ini adalah:
-
Tersangka Muhamad Aqil Athallah bin Ade Sofyan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, yang dijerat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
-
Tersangka Saptian Ramanda bin Jariman dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dengan sangkaan pasal yang sama.
JAM-Pidum menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain:
-
Hasil laboratorium menunjukkan para tersangka positif menggunakan narkotika;
-
Penyelidikan tidak menemukan keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
-
Keduanya tercatat sebagai pengguna akhir (end user) dan bukan buronan (DPO);
-
Berdasarkan asesmen terpadu, para tersangka termasuk kategori pecandu, korban penyalahgunaan, atau penyalah guna narkotika;
-
Tersangka belum pernah atau baru satu hingga dua kali menjalani rehabilitasi, dengan bukti surat keterangan resmi dari lembaga berwenang;
-
Tidak ditemukan peran mereka sebagai produsen, bandar, pengedar, maupun kurir.
Atas dasar itu, JAM-Pidum meminta para Kepala Kejaksaan Negeri untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang penanganan perkara narkotika melalui rehabilitasi berdasarkan prinsip restorative justice sebagai pelaksanaan asas dominus litis oleh jaksa.
Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan hukum yang lebih humanis, dengan mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna narkotika, bukan semata-mata pemidanaan. (Red)
