Makassar, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pemerintah daerah memahami potensi wilayah masing-masing untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Menurut Bima, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, tetapi juga pada kemampuan daerah membangun ekosistem ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).
Rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi.
Bima menjelaskan, realisasi belanja pemerintah daerah memang menjadi salah satu komponen dalam mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi. Namun, penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk menjelaskan kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
“Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Menurut Bima, masih terdapat berbagai komponen yang dapat dikembangkan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan membangun ekosistem ekonomi dan mengembangkan hilirisasi pangan meskipun kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas.
Ia mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang dinilai mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini salah satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Bima mengatakan, Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPN/Bappenas akan terus mendorong pertukaran pengalaman antardaerah melalui berbagai forum. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi praktik yang telah berjalan dan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, Bima menyebut pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berada di atas rata-rata nasional serta inflasi yang terkendali menjadi modal penting. Namun, pertumbuhan tersebut perlu diikuti dengan pemerataan hingga tingkat kabupaten dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“PR-nya adalah, satu, bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat, itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten, dan juga berdampak pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan lain-lain. Sambil ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Andi Ony Prihartono, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi.(Red)
