Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan peran Local Champion dan komunitas untuk mempercepat penataan kawasan permukiman kumuh di Indonesia.
Menurut Bima, pendekatan berbasis masyarakat dari tingkat akar rumput dapat memberikan dampak lebih nyata dibandingkan mengandalkan mekanisme birokrasi secara top-down.
“Sering kali pendekatan Local Champion ini lebih efektif dibanding top down yang birokratis dari yang berjalannya berliku,” ujar Bima dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Bima mengatakan, keberhasilan penataan lingkungan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Semangat tersebut tercermin melalui Gerakan Indonesia ASRI.
Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan gerakan tersebut, sebanyak 72,34 persen atau 395 pemerintah daerah telah aktif melaporkan kegiatan penataan dan kebersihan lingkungan.
Karena itu, Bima menegaskan penanganan permukiman kumuh tidak boleh hanya berorientasi pada perbaikan fisik rumah. Penataan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan membangun kawasan serta melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
“Jadi ini bukannya soal membangun fisik rumah, tapi ini adalah membangun kawasan dengan melibatkan semua stakeholders,” terangnya.
Bima mencontohkan peran Local Champion dalam penataan lingkungan melalui RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Kawasan tersebut disebut berhasil bertransformasi dari lorong gersang menjadi kawasan hijau mandiri energi melalui aksi swadaya masyarakat.
Menurut Bima, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa inisiatif masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam membenahi lingkungan sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain.
Ia pun mendorong agar praktik baik seperti di Malaka Jaya dapat diterapkan secara lebih luas dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Mudah-mudahan kita bisa angkat kesuksesan kawasan seperti Malaka Jaya ini menjadi best practice yang bisa diduplikasi tidak saja di Jakarta, tetapi di kota-kota lain di Indonesia,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah se-Indonesia.
