Medan, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi lokal di seluruh Indonesia.
Program tersebut mengintegrasikan rantai pasok dari petani dan peternak lokal, dan diproyeksikan akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru seiring dengan meningkatnya jumlah penerima MBG. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), pada Kamis (5/2/2026).
Wamendagri Bima Arya menjelaskan bahwa saat ini jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 60 juta jiwa dan diproyeksikan akan mencakup sekitar 80 juta jiwa pada akhir tahun.
“Jika seluruh ekosistem dapur telah terbangun untuk melayani 82 juta penerima, kita bisa menyerap hingga 5 juta tenaga kerja formal,” ujar Bima.
Menurutnya, untuk mewujudkan keberhasilan program ini, pemerintah berfokus memastikan ketersediaan bahan baku yang berasal dari daerah sekitar dapur.
“Ini kan kemudian perputaran uang yang tadinya tersentralisasi di Jakarta, di pusat, ini di-drop di daerah semuanya. Dan ini menghidupkan ekosistem tadi, menghidupkan pengusaha telur, sayur-sayuran, ikan. Jadi sekali lagi, bukan hanya kesehatan,” ujar Bima.
Wamendagri Bima Arya dalam peresmian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), (5/2/2026).
Bima memaparkan, dana yang bersumber dari anggaran pusat kini dialirkan langsung ke daerah-daerah melalui pembangunan dapur-dapur produksi. Hal ini sekaligus menjawab kritik mengenai besarnya anggaran MBG, dengan menunjukkan bahwa program ini berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan di lapisan masyarakat bawah.
“Ini akan menghidupkan ekosistem, mulai dari pengusaha telur, sayur-sayuran, hingga ikan. Jadi, bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ekonomi daerah,” ungkapnya.
Bima juga menambahkan bahwa meskipun banyak dapur sudah dibangun dan penerima manfaat bertambah, namun masih ada masalah pasokan bahan baku yang belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah terus memastikan kelancaran suplai dari pemasok lokal untuk menjaga keberlanjutan program ini.
Tak lupa Ia juga menginstruksikan agar setiap daerah tidak hanya menjadi konsumen bahan baku, tetapi juga harus berperan sebagai penyedia bahan baku utama. Dengan demikian, rantai distribusi menjadi lebih efisien dan mampu mengurangi tekanan inflasi di daerah.
Selain itu, Wamendagri Bima juga mengimbau kepada Dinas Kesehatan di setiap daerah untuk memastikan standar kebersihan dan pengelolaan limbah dapur terjaga dengan baik, demi menghindari kecelakaan dan memastikan keberlanjutan program yang sehat dan aman.
Peresmian tersebut dihadiri oleh Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan, Donald Simanjuntak, serta sejumlah pihak terkait lainnya.(Red)
