Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak kalangan akademisi untuk berperan aktif dalam mengevaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara khusus, serta pemilu secara umum di Indonesia. hal tersebut disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber dalam acara Pelantikan Pengurus dan Halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII) 2025 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKA UII, yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Jumat (25/4/2025).
Dalam acara tersebut, Mendagri membahas pelaksanaan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Meskipun sebagian besar daerah telah melaksanakan Pilkada, masih ada daerah yang harus mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang mengganggu kelancaran pemerintahan daerah. Mendagri menekankan pentingnya kontribusi akademisi dalam merumuskan kajian untuk memperbaiki sistem Pilkada ke depan.
“Dengan banyaknya pemikir di UII, mereka bisa melakukan kajian yang dapat menjadi masukan bagi kami, pemerintah, dan juga DPR sebagai pembuat undang-undang, termasuk kemungkinan revisi undang-undang Pilkada,” ujarnya.
Mendagri juga mengungkapkan bahwa Pilkada langsung memiliki keunggulan sebagai wujud nyata dari demokrasi. Pilkada memberi masyarakat kesempatan untuk memilih pemimpin secara langsung dan memberikan legitimasi yang kuat kepada kepala daerah yang terpilih. “Pilkada adalah simbol dari demokrasi,” tambahnya.
Dia juga menjelaskan bahwa selama masa kampanye, calon kepala daerah biasanya turun ke masyarakat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas, memberikan kesempatan bagi siapa pun, tanpa terkecuali, untuk berpartisipasi dalam pemilihan.
“Semua orang bisa ikut dalam pemilihan, dan ini memungkinkan kita menemukan pemimpin yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan jika pemilihan dilakukan melalui penunjukan,” ujarnya.
Namun, Mendagri juga mengakui tantangan yang dihadapi Pilkada langsung, terutama terkait dengan tingginya biaya politik. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan sistem agar demokrasi tetap terjaga tanpa mengabaikan akuntabilitas. “Setiap sistem memiliki potensi konflik, yang jika tidak dikelola dengan baik bisa berkembang menjadi konflik kekerasan,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Mendagri menyampaikan apresiasinya atas undangan untuk hadir dalam forum alumni UII tersebut. Ia mengungkapkan kekagumannya pada alumni UII yang dinilainya kompak, solid, dan aktif berkontribusi, baik dalam dunia akademik maupun pembangunan bangsa.
“Saya sangat berterima kasih atas kehormatan diundang di acara ini. UII ini terkenal kompak dan solid, serta memiliki ikatan alumni yang sangat aktif, memberikan banyak kontribusi dan warna bagi bangsa,” tutupnya.
(Red)
