Jakarta, restorasihukum.com – Setiap aparatur peradilan harus terpanggil untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan secara berkala meningkatkan kapasitas diri mereka.
Seringkali, publik dikejutkan oleh kabar buruk yang muncul dari lembaga pengadilan, baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat selalu mengharapkan penegakan keadilan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, berita yang tidak sesuai harapan sering kali memicu reaksi negatif, terutama ketika rasa keadilan masyarakat terganggu, apalagi dalam situasi sosial-ekonomi yang masih diliputi kesenjangan.
Inilah tantangan yang dihadapi lembaga peradilan, baik yang berada di tingkat pusat seperti Mahkamah Agung (MA), maupun di tingkat kabupaten/kota seperti Pengadilan Negeri (PN). Seluruh lembaga peradilan dituntut untuk menjaga kehormatan dan kredibilitasnya.
Lalu, bagaimana cara menjaga kehormatan tersebut? Jawabannya sederhana: semua pihak yang terlibat dalam lembaga peradilan harus berkomitmen untuk bersatu dalam menjaga integritas dan penegakan hukum yang berkeadilan. Artinya, seluruh sistem dan proses hukum serta semua pihak di institusi tersebut harus bekerja dalam satu kesatuan untuk menghasilkan keputusan hukum yang adil, tanpa menyimpang dari tujuan tersebut.
Secara konsep, komitmen ini terlihat sederhana, namun dalam praktiknya, dunia nyata seringkali menghadirkan situasi yang paradoks dan tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya, godaan material atau fasilitas tertentu. Hal ini tentu juga dialami oleh lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
Namun demikian, sebagai praktisi di lembaga peradilan yang sudah berkomitmen sejak awal untuk menjadi penegak hukum yang adil, kita tidak boleh menyerah pada godaan atau situasi yang tidak ideal. Komitmen tersebut telah diikrarkan dan disumpah di bawah kitab suci, dengan pertanggungjawaban dunia akhirat. Tidak ada ruang untuk bermain-main dengan hal tersebut.
Sumpah dan komitmen tersebut harus menjadi tekad dan landasan yang kuat untuk terus menjunjung tinggi hukum yang berkeadilan dalam kondisi apapun. Sebagai wajah terdepan dari lembaga peradilan, kita harus tetap konsisten dalam menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan godaan.
Untuk menjaga konsistensi tersebut, hal ini tidak bisa dilakukan secara individual. Setiap aparat peradilan harus merasa terpanggil untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan terus mengasah kapasitas mereka. Dinamika penyimpangan hukum semakin kompleks dan canggih, sementara godaan hedonisme pun semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pembinaan mental yang dapat mengatasi segala godaan yang datang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kita juga perlu mendukung upaya Mahkamah Agung (MA) yang terus mengawasi kinerja dan mentalitas hakim serta staf administrasi peradilan. Ini penting untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan. Selain itu, kebijakan rotasi tugas hakim perlu dilakukan untuk memperkaya pengalaman dan penguasaan terhadap dinamika yang ada. Pengalaman seperti ini sangat berharga bagi hakim dalam menjalankan tugas mereka.
Rotasi tugas harus dimaknai secara konstruktif, yaitu untuk memutuskan hubungan yang tidak sehat dengan pihak luar lembaga peradilan yang dapat terlibat dalam kolusi negatif. Dengan cara ini, mutasi tugas yang dilakukan secara sistematis dapat memutus mata rantai kolusi yang dapat merusak integritas pribadi hakim maupun lembaga peradilan secara keseluruhan. (Red)
