Plang larangan Perhutani berjejer, warga temukan bekas bakar di blok IPHPS KTH Wana Makmur Lestari
Malang, Jawa Timur, restorasihukum.com – Aktivitas pembukaan lahan dan bekas pembakaran ditemukan di sekitar kawasan Hutan Negara jalur Jalan Raya Pantai Ngliyep, Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Temuan ini berdekatan dengan area wisata Pantai Pasir Panjang yang dikelola skema Perhutanan Sosial.
Berdasarkan dokumentasi lapangan 18 Juni 2026, tampak sejumlah titik dengan kondisi tanah menghitam dan vegetasi mengering diduga bekas kebakaran. Di lokasi yang sama terpasang plang Perhutani bertuliskan “KAWASAN HUTAN NEGARA DILARANG MEMBAKAR, MERAMBAH, MERUSAK HUTAN” dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp5 miliar sesuai UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Plang lain yang dipasang di batang pohon juga melarang penanaman tebu di kawasan hutan tanpa izin. Sementara itu, lereng perbukitan di sekitar lokasi sudah dibuka dan ditanami tumpang sari.
Di sisi lain, Pantai Pasir Panjang yang berada satu kawasan administrasi Kedungsalam sudah berjalan dengan skema Perhutanan Sosial. Tiket masuk yang beredar resmi mencantumkan KTH “Wana Makmur Lestari” Desa Kedungsalam dengan dasar SK KLHK Nomor SK.5270/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023. Tarif tercatat Rp7.500 untuk pengunjung dan Rp10.000 untuk mobil/taksi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Perhutani KPH Malang, Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH Wilayah XI Jawa-Bali-Nusra, maupun Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa-Bali-Nusra terkait status blok yang terbakar dan dugaan penanaman tebu tanpa izin tersebut.
Pengamat lingkungan menilai pembakaran lahan di kawasan hutan berisiko menimbulkan asap, erosi, dan kerusakan tutupan lahan. “Kalau ini masuk blok IPHPS, KTH wajib menindak anggotanya. Kalau di luar blok, itu ranah penegakan hukum KLHK dan Perhutani,” ujar sumber yang tidak ingin disebut namanya.
Warga sekitar berharap ada sidak dan penegasan batas blok izin dari pengelola Perhutanan Sosial, agar aktivitas wisata di Pantai Pasir Panjang tidak terdampak dan kawasan hutan tetap terjaga.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan data blok pengelolaan IPHPS kepada KTH Wana Makmur Lestari, Perhutani KPH Malang, serta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
*Reporter: [red]*
*Foto: Dokumentasi warga, 18 Juni 2026*
