Semarang, restorasihukum.com – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, meminta agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang menangani dan membina organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi terlibat dalam praktik premanisme.
Permintaan tersebut disampaikan Bahtiar saat membuka acara Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI, yang diselenggarakan di Hotel Grand Candi, Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (25/7/2025). Acara ini merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat dalam memperkuat penanganan ormas yang meresahkan dan aktivitas premanisme.
Dalam arahannya, Bahtiar mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jawa Tengah, untuk membentuk Satgas Ormas di seluruh wilayah kabupaten/kota dan melaksanakan evaluasi mingguan setiap hari Rabu. Evaluasi ini nantinya juga akan menjadi bagian dari indikator penilaian Forkopimda oleh Kemenko Polhukam.
Ia menegaskan bahwa kebebasan untuk berserikat dan berkumpul di Indonesia harus tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku. “Apabila terdapat pelanggaran, maka akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga pembubaran ormas,” jelas Bahtiar.
Bahtiar menyoroti bahwa sebagian ormas yang awalnya dibentuk dengan niat baik, dalam praktiknya justru menyimpang dari tujuan awal. Ia mengacu pada definisi ormas dalam Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa ormas dibentuk secara sukarela oleh masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan menuju tujuan negara.
Lebih lanjut, Bahtiar menyampaikan kekhawatirannya atas maraknya praktik premanisme dan gangguan dari oknum ormas terhadap investasi. Menurut data Kementerian Investasi, gangguan tersebut telah menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp900 triliun dan berdampak negatif terhadap iklim investasi serta daya saing Indonesia di tingkat global.
Ditjen Polpum mencatat, sepanjang tahun 2024 terdapat 1.540 kasus gangguan investasi yang disebabkan oleh oknum ormas. Oleh karena itu, Bahtiar menekankan pentingnya penertiban dan pengawasan ketat oleh Satgas yang telah dibentuk di tingkat provinsi. “Sudah saatnya kita menertibkan. Kita punya Satgas, dan itu harus dievaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa aparat jangan ragu menghadapi ormas yang melanggar hukum. “Negara tidak boleh kalah oleh oknum ormas,” tegasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen Forkopimda Jawa Tengah, termasuk dari Kejaksaan, Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, serta jajaran Pemerintah Kota Semarang. Kegiatan ini mengangkat tema “Pembinaan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dirangkaikan dengan Evaluasi Pembentukan Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Fasilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi.”
Turut hadir mendampingi Bahtiar dalam acara ini, Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Sri Handoko Taruna sebagai penanggung jawab kegiatan, Direktur Ormas Ditjen Polpum Budi Arwan, dan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. (Red)
