Jakarta, restorasihukum.com — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan pendataan aset lahan milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, seperti gerai dan pergudangan, (31/10/2025).
Ia menegaskan, Kopdeskel merupakan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden, sehingga harus didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Program percepatan pendataan lahan ini menjadi prioritas bagi Pemda, dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Tito menekankan agar Pemda aktif memberikan arahan kepada kepala desa dan perangkatnya.
Sumber: restorasihukum.com
“Tolong diberikan arahan, baik rekan-rekan gubernur, terutama bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kota adalah pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” ujarnya.
Lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih harus memenuhi empat kriteria utama: status hukum jelas, luas minimal 1.000 meter persegi, lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat, serta kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana. Kemendagri telah membentuk Satgas percepatan pendataan lahan Kopdeskel Merah Putih yang terdiri dari empat tim dengan pembagian wilayah di seluruh Indonesia dan bekerja paralel dengan pihak terkait, termasuk TNI.
Evaluasi progres akan dilakukan setiap minggu. “Nanti kita akan melakukan evulasi seminggu sekali. Seminggu sekali, khusus kita membacakan nanti daerah-daerah mana saja yang sudah ada progres, mana yang tidak,” jelas Tito.
Menteri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, TNI, dan pemerintah desa untuk mempercepat pendataan lahan dan mendukung pembangunan daerah serta pertumbuhan ekonomi.
Rapat koordinasi yang digelar secara virtual itu dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota, serta kepala daerah dan jajaran perangkat daerah lainnya.(Red)
