Pekanbaru, restorasihukum.com – Persidangan kasus aktivis Jekson Sihombing di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru kembali menuai sorotan tajam publik. Dalam sidang pembacaan putusan sela yang digelar, majelis hakim yang diketuai Johnson Perancis memutuskan untuk mengesampingkan nota keberatan (eksepsi) yang diajukan penasihat hukum terdakwa, Fadil, S.H., M.H. (27/1/2026).
Keputusan tersebut langsung memicu kritik luas dari kalangan aktivis, praktisi hukum, dan pegiat kebebasan sipil. Banyak pihak menilai putusan ini mencederai prinsip transparansi hukum dan memperkuat dugaan kriminalisasi terhadap aktivis.
Jekson Sihombing didakwa melanggar Pasal 368 KUHP, tuduhan yang dinilai tidak proporsional dan dipaksakan. Dalam persidangan, majelis hakim juga dinilai mengabaikan argumentasi penasihat hukum terkait penerapan Pasal 108 KUHAP terbaru, yang seharusnya menjadi dasar prosedural penting dalam proses hukum perkara tersebut.
Majelis hakim beralasan bahwa poin-poin dalam eksepsi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Namun, secara yuridis, banyak ahli hukum menilai terdapat perbedaan mendasar antara pembuktian fakta dan keabsahan norma hukum.
Cacat Formil dan Dakwaan Kabur
Keberatan utama tim penasihat hukum mencakup dugaan cacat formil dakwaan, khususnya penggunaan Pasal 618 KUHP baru yang ditandatangani sebelum berlaku efektif pada 16 Desember 2025. Persoalan ini dinilai sebagai masalah legalitas formil, bukan materi pokok perkara, sehingga seharusnya dapat diputus dalam tahap eksepsi.
“Penilaian atas tanggal dan dasar hukum dakwaan tidak memerlukan pemeriksaan saksi. Ini adalah kesalahan administratif-yuridis yang nyata. Jika dibiarkan, proses hukum sejak awal sudah cacat dan berpotensi batal demi hukum,” ujar salah satu pengamat hukum pidana.
Selain itu, dakwaan jaksa juga dinilai mengandung unsur obscuur libel atau kabur, karena mencampuradukkan hak konstitusional untuk berdemo dengan tuduhan ancaman kekerasan. Ketidakjelasan konstruksi dakwaan ini dikhawatirkan membuat proses pembuktian menjadi tidak relevan dan kehilangan dasar hukum yang kokoh.
Dinilai Langgar Asas Legalitas
Penolakan eksepsi tersebut juga dinilai melanggar asas fundamental hukum pidana, yakni Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Praevia tidak ada tindak pidana dan pidana tanpa dasar hukum yang berlaku terlebih dahulu.
Menggunakan norma hukum yang belum berlaku efektif sebagai dasar penuntutan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kepastian hukum. Publik menilai langkah majelis hakim ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Pasal 368 KUHP lama mensyaratkan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Mengaitkan rencana demonstrasi dan pemberitaan media dengan ancaman kekerasan dinilai sebagai penyimpangan nalar hukum, mengingat demonstrasi dilindungi oleh UU No. 9 Tahun 1998 dan Pasal 28E UUD 1945.
Wilson Lalengke Kecam Keras Putusan Hakim
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA, menyampaikan kecaman keras terhadap sikap majelis hakim PN Pekanbaru.
“Sangat disayangkan, majelis hakim terkesan ‘masuk angin’ atau terintervensi oleh kepentingan tertentu. Fakta hukum dalam eksepsi itu sangat terang, tetapi seolah ditutup mata. Alasan ‘masuk pokok perkara’ sering kali hanya dalih untuk melanjutkan kriminalisasi yang sudah dirancang sejak awal,” tegas Lalengke, Rabu (28/01/2026).
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menegaskan bahwa hakim harus memiliki keberanian moral dan intelektual. Menurutnya, dakwaan yang bersandar pada pasal yang belum berlaku secara efektif menunjukkan kekacauan temporalitas hukum yang tidak bisa dibenarkan.
“Hakim bukan sekadar corong undang-undang, apalagi corong dakwaan yang cacat. Jekson Sihombing adalah aktivis lingkungan dan anti-korupsi yang sedang dibungkam. Menolak eksepsi ini berarti memperpanjang penderitaan seorang pejuang kemanusiaan yang ditahan secara tidak layak,” ujar Lalengke.
Insiden Jaksa Rampas Ponsel Wartawan
Ketegangan tak hanya terjadi di ruang sidang. Usai persidangan, sebuah insiden mengejutkan terjadi di ruang tunggu pengadilan. Seorang wartawan media LIDIK, Ansori, mengaku mengalami tindakan represif dari JPU Praboedy saat hendak meminta konfirmasi terkait kondisi sel tahanan Jekson di Polda Riau.
Jaksa tersebut dilaporkan merampas ponsel wartawan secara paksa, yang berujung pada adu mulut. Insiden ini memicu kecaman dari komunitas pers dan aktivis kebebasan berekspresi.
“Ini sangat memalukan. Jaksa sebagai representasi negara justru bertindak seperti preman. Merampas alat kerja jurnalis adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers,” kecam Wilson Lalengke.
Ia juga menduga adanya ketidakterbukaan terkait kondisi Jekson di dalam tahanan.
“Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus takut pada pertanyaan wartawan?” ujarnya.
Menanti Ujian Integritas Peradilan
Kasus Jekson Sihombing kini dipandang sebagai ujian kredibilitas peradilan di Riau. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis, 29 Januari 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum.
Masyarakat sipil menuntut proses hukum yang adil, transparan, tanpa intimidasi terhadap pers, serta bebas dari upaya kriminalisasi aktivis. Seperti ditegaskan Wilson Lalengke, keadilan yang ditunda adalah ketidakadilan itu sendiri.(Red)
