Sorong, restorasihukum.com – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sorong diduga tidak menjalankan prosedur persidangan dengan benar dan profesional dalam kasus sengketa tanah antara PT. Bagus Jaya Abadi (BJA) dan Samuel Hamonangan Sitorus. Hal ini terlihat dari ketidaksediaan Ketua PN Sorong yang juga Ketua Majelis Hakim untuk menyampaikan putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh pengacara tergugat, Advokat Simon Maurits Soren.
Simon menyatakan kebingungan atas sikap majelis yang enggan menggelar sidang putusan sela terkait eksepsi tersebut, yang menurutnya menimbulkan kecurigaan. Sengketa tanah yang berlokasi di Jalan Patimura, Kelurahan Suprauw, Kota Sorong, Papua Barat Daya, telah memasuki tahap persidangan pokok setelah mediasi gagal. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PN Sorong, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw.
Dalam eksepsinya, pengacara tergugat mengajukan tiga alasan penolakan gugatan. Pertama, penggugat dinilai tidak memiliki legal standing karena dasar gugatan menggunakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang tidak atas nama penggugat, melainkan Paulus George Hung, yang merupakan warga negara asing sehingga tidak memiliki hak milik tanah menurut Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960.
Alasan kedua adalah gugatan tidak jelas karena lokasi dan luas tanah yang diklaim tidak sesuai dokumen izin reklamasi dan surat keputusan Walikota Sorong yang justru diduga cacat hukum dan mengandung indikasi penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen.
Ketiga, gugatan kurang pihak (error in persona) karena tidak melibatkan beberapa pihak yang seharusnya termasuk tergugat, seperti warga yang melepas hak adat, Walikota Sorong, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong.
Alumni Lemhannas RI, Wilson Lalengke, menyayangkan sikap Ketua PN Sorong yang dinilai tidak adil dan kurang profesional. Ia mengkritik bahwa PN Sorong sering mendapat sorotan masyarakat dan pernah hampir dibakar oleh warga karena keputusan hakim yang dinilai tidak berpihak.
Wilson menekankan bahwa Ketua PN Sorong seharusnya menjadi contoh hakim yang jujur dan profesional serta menjalankan prosedur hukum sesuai aturan demi keadilan masyarakat.
Ia juga menduga kemungkinan adanya intervensi dari pihak berkepentingan terhadap majelis hakim, mengingat pemilik PT. BJA adalah warga asing yang didukung sejumlah pejabat penegak hukum.
Dalam konteks itu, para tergugat berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi dengan seksama dan memberikan putusan sela yang adil demi menegakkan hukum dan keadilan.
Advokat Simon Maurits Soren menegaskan bahwa pihak tergugat hanya meminta perlindungan hukum atas haknya tanpa bermaksud merugikan pihak manapun dan berharap eksepsi mereka dikabulkan oleh majelis hakim. (TIM/Red)
