Tapsel, restorasihukum.com – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus menggenjot percepatan penanganan pascabencana di wilayah Sumatera.
Langkah konkret ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dengan menyerahkan langsung 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada warga terdampak bencana di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (27/3/2026).
Penyerahan huntap ini tergolong cepat karena dilakukan pada masa transisi dari fase tanggap darurat menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang baru dijadwalkan dimulai pada 1 April 2026.
Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat hingga hilang akibat bencana. Pembangunan di lokasi ini menggunakan skema komunal dengan dukungan pihak nonpemerintah, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi.
Secara keseluruhan, Yayasan Buddha Tzu Chi berencana membangun sebanyak 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri Tito Karnavian menilai percepatan ini sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan pascabencana. Ia menyebut kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci utama keberhasilan tersebut.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan terdapat dua skema pembangunan huntap, yakni skema in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, warga dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan bantuan dana Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dicairkan dalam dua tahap, atau menyerahkan proses pembangunan kepada BNPB.
Sementara itu, skema komunal dilakukan dalam satu kawasan yang lahannya disediakan pemerintah daerah, dengan pembangunan oleh Kementerian PKP atau melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, serta pihak nonpemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, atas kecepatan dan kelengkapan data kerusakan rumah warga terdampak bencana. Data yang rinci dinilai sangat penting untuk mempercepat penyaluran bantuan.
Berkat kelengkapan data tersebut, masyarakat terdampak telah menerima berbagai bantuan, mulai dari Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH), Bantuan Isian Hunian (BIH), hingga Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE).
Tito berharap daerah lain dapat mencontoh kecepatan pelaporan data tersebut agar proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan penyaluran bantuan oleh BNPB dapat berjalan lebih cepat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait turut memuji ketepatan lokasi pembangunan huntap yang dinilai telah mendukung keberlangsungan hidup warga, karena dekat dengan fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit.
Menurutnya, pemilihan lokasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kebijakan yang diambil dapat mempermudah kehidupan masyarakat.(Red)
