Jakarta, restorasihukum.com – Pemerintah memastikan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah rampung 100 persen hingga 4 Mei 2026. Realisasi penuh ini menjadi dorongan signifikan dalam mempercepat pemulihan pascabencana di ketiga provinsi tersebut.
Penyaluran dilakukan secara bertahap guna menjaga likuiditas daerah. Tahap pertama sebesar Rp4,38 triliun (40 persen) disalurkan pada 27 Februari 2026, diikuti tahap kedua Rp3,19 triliun (30 persen) pada 31 Maret 2026, serta tahap ketiga Rp3,06 triliun (30 persen) yang dicairkan pada 4 Mei 2026. Seluruhnya disalurkan tanpa syarat, sehingga pemerintah daerah dapat langsung mengakselerasi program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Secara rinci, Provinsi Aceh menerima Rp1,65 triliun, Sumatera Utara Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun. Dana tersebut mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang telah tersalurkan hingga tingkat kabupaten/kota.
Khusus di Aceh, delapan kabupaten/kota terdampak parah juga memperoleh tambahan hibah sebesar Rp287 miliar dari pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata.
“Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata,” ujar Tito di Medan.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah tidak hanya memprioritaskan daerah terdampak langsung, tetapi juga seluruh wilayah dalam satu provinsi agar proses pemulihan berjalan terintegrasi.
Menurut Tito, dampak penyaluran anggaran mulai terlihat. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan telah kembali berfungsi, distribusi logistik berjalan lancar, serta layanan publik seperti listrik, BBM, dan aktivitas pasar rakyat mulai pulih di sebagian besar wilayah.
“Sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan pasar juga sudah berjalan,” ujarnya.
Dengan dukungan fiskal yang telah tersalurkan penuh, pemerintah daerah kini memasuki fase percepatan pemulihan yang lebih masif, mulai dari pembangunan hunian tetap, perbaikan fasilitas publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak.(Red)
