Jakarta, restorasihukum.com – Persidangan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan melalui pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi kembali ditunda. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Mei 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat itu belum dapat digelar sesuai agenda.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyampaikan keterangan usai penundaan sidang, sekaligus memberikan klarifikasi terkait kondisi kesehatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Menurut JPU, berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kondisi Nadiem dinyatakan sehat dan tidak memerlukan perawatan khusus seperti infus. Hal tersebut diperoleh setelah tim jaksa melakukan konfirmasi langsung dengan dokter yang menangani terdakwa di Rumah Sakit Abdi Waluyo.
“Dari rekam medis yang kami terima, tim dokter menyimpulkan bahwa secara medis terdakwa dalam kondisi normal dan sehat. Namun, kami tetap mencatat adanya keluhan subjektif berupa rasa sakit di bagian belakang yang disampaikan terdakwa,” ujar Roy.
Lebih lanjut, JPU menyoroti adanya hal yang dinilai tidak tepat selama proses persidangan, yakni penggunaan perban oleh terdakwa yang menimbulkan kesan seolah-olah sedang menjalani pemasangan infus. Berdasarkan dokumentasi yang dimiliki, posisi perban tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur medis sebelumnya.
Atas hal tersebut, JPU mengingatkan pentingnya menjaga kejujuran serta etika dalam proses hukum agar tidak memicu persepsi negatif di tengah masyarakat.
Meski demikian, pihak penuntut umum menegaskan tetap menghormati aspek kesehatan terdakwa dan memilih untuk tidak memaksakan kehadiran dalam persidangan. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip etika dan kepatutan dalam penegakan hukum.(Red)
