Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, resmi membuka Seminar Hukum Internasional dalam rangka peringatan HUT ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Selasa (5/5/2026).
Seminar tersebut mengangkat tema gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional, menyusul fluktuasi signifikan di pasar modal dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam pemaparannya, Jaksa Agung menyoroti penurunan tajam IHSG pada akhir Januari 2026 yang sempat memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt). Kondisi ini dipicu oleh peringatan dari Morgan Stanley Capital International terkait rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham serta terbatasnya porsi saham publik di Indonesia.
Menurutnya, situasi tersebut menimbulkan efek berantai yang luas, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara, hingga lonjakan inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat.
“Gejolak IHSG ini bukan sekadar persoalan finansial, tetapi telah berkembang menjadi krisis stabilitas nasional yang bersifat multidimensi,” ujar Burhanuddin.
Pembukaan Seminar Hukum Internasional dalam rangka peringatan HUT ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski (5/5/2026).
Untuk itu, Kejaksaan mendorong pendekatan hukum yang lebih modern dan komprehensif dalam menangani kejahatan ekonomi, khususnya kejahatan kerah putih yang semakin kompleks. Salah satu langkah yang diusulkan adalah optimalisasi mekanisme denda damai (schikking) sebagai instrumen pemulihan fiskal.
Burhanuddin menilai, skema tersebut mampu mengembalikan kerugian negara secara lebih cepat dan efisien dibandingkan pendekatan konvensional yang berfokus pada pemidanaan semata.
Ia juga mencontohkan keberhasilan penerapan denda damai oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2023 dalam penanganan kasus minyak goreng, yang telah diuji dan dinyatakan sah melalui putusan praperadilan.
Ke depan, denda damai diharapkan menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi pelaku pasar sekaligus menghadirkan efek jera yang proporsional melalui besaran denda yang sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.
Menutup sambutannya, Jaksa Agung menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta otoritas moneter dalam membangun tata kelola pasar modal yang transparan dan berintegritas.
Ia optimistis, melalui kolaborasi yang kuat, Indonesia mampu mengubah tantangan ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
Seminar tersebut dihadiri sejumlah pembicara, antara lain Managing Director MSCI Research & Development Raman Aylur Subramanian, Pjs Direktur Utama BEI Jefri Hendrik, Deputi OJK, ekonom Fithra Hastiadi, serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman.(Red)
