Probolinggo, restorasihukum.com – Kejaksaan Negeri Probolinggo resmi menghentikan penyidikan (SP3) perkara dugaan korupsi yang menjerat Mohammad Hisabul Huda. Sebelumnya, Huda ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan gaji karena merangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa dan guru honorer di SDN Brabe 1, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.
Kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik hingga akhirnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengambil alih penanganan perkara untuk dilakukan evaluasi. Berdasarkan hasil gelar perkara, diputuskan agar Kejari Probolinggo menghentikan proses hukum terhadap yang bersangkutan.
“Pak Kajati memerintahkan kepada Kajari Probolinggo terkait dengan penanganan perkara ini dihentikan demi tegaknya hukum dan keadilan,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo, di Kantor Kejati Jatim, Surabaya, pada Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan, penghentian penyidikan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-238/M.5.42/FD.2.2.02/2026 tertanggal 25 Februari 2026.
“Jadi sah mulai hari ini perkara ini sudah dihentikan. Jadi sudah clear semua terkait berita-berita yang selama ini beredar, termasuk soal rasa keadilan,” tambahnya.
Mohammad Hisabul Huda, guru honorer di Probolinggo yang dijerat tersangka karena rangkap jabatan dibebaskan dari Rutan Kraksaan.
Wagiyo menyebutkan, salah satu pertimbangan penghentian perkara adalah telah dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 118,86 juta oleh tersangka. Nilai tersebut merupakan akumulasi gaji yang diterima selama lima tahun akibat rangkap jabatan.
“Meskipun kecil tetap kerugian keuangan negara sebesar Rp118 juta. Jadi hari Senin sudah dibayarkan. Itu yang pertama,” ujarnya.
Selain pengembalian kerugian negara, pertimbangan lainnya adalah aspek rasa keadilan. Menurut Wagiyo, tersangka mengakui kesalahan, termasuk terkait pemalsuan dokumen keterangan kepala sekolah dan surat pernyataan.
“Dia menyadari betul kesalahan dengan memalsukan dokumen. Tapi hal itu dilakukan bukan dengan niat untuk memperkaya diri, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini menjadi pertimbangan Pak Kajati,” jelasnya.
Huda sebelumnya sempat ditahan di Rutan Kraksaan dan telah dikeluarkan sejak Jumat (20/2/2026). Dengan diterbitkannya SP3, proses hukum terhadapnya dinyatakan resmi dihentikan.(Red)
