Papua, restorasihukum.com – Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menegaskan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Papua yang kaya sumber daya alam. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Papua, Selasa (31/3/2026).
Dalam arahannya, Burhanuddin menekankan bahwa kekayaan alam Papua, mulai dari emas hingga hasil laut, harus dikelola secara legal dan dilindungi melalui penegakan hukum yang tegas. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat adat sekaligus mendukung kemakmuran nasional.
Ia juga mengapresiasi kinerja jajaran Adhyaksa di Papua yang dinilai telah menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia.
“Dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, Kejaksaan berkomitmen menyukseskan agenda pemerintah, khususnya dalam reformasi hukum serta pemberantasan korupsi dan narkoba,” ujarnya.
Jaksa Agung turut menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengimplementasikan Rencana Strategis Kejaksaan 2025–2029 guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang modern, humanis, dan berkeadilan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kinerja nyata serta penerapan sistem meritokrasi yang bebas dari praktik penyalahgunaan jabatan.
Di bidang intelijen, Kejaksaan diminta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi ancaman, termasuk mengawal 38 Proyek Strategis Nasional di Papua senilai sekitar Rp3,7 triliun. Selain itu, Kejaksaan juga terlibat dalam berbagai program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan, pendampingan program makan bergizi, serta pengawasan koperasi desa.
Burhanuddin juga menyoroti pentingnya menjaga integritas internal dengan menghindari perilaku menyimpang seperti pamer kekayaan yang dapat merusak citra institusi.
Dalam penanganan tindak pidana umum, ia mendorong penerapan keadilan restoratif yang sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Papua. Namun, ia mengingatkan masih adanya kendala seperti keterbatasan balai rehabilitasi serta tunggakan eksekusi perkara.
Untuk perkara yang menjadi sorotan publik, termasuk kasus penembakan pesawat milik Smart Air di Merauke, Jaksa Agung meminta penanganan dilakukan secara profesional dan transparan.
Di bidang tindak pidana khusus, ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di daerah harus dilakukan secara masif dan tidak kalah dengan pusat. Beberapa kasus besar yang tengah ditangani antara lain dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional XX Papua serta proyek pembangunan sarana aerosport di Mimika.
Selain penindakan, Burhanuddin juga menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara yang hingga kini masih menyisakan tunggakan signifikan di wilayah Papua.
Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, peran Jaksa Pengacara Negara diminta diperkuat untuk mendampingi pemerintah daerah agar penyerapan anggaran berjalan optimal tanpa melanggar hukum. Sementara itu, pengawasan internal diarahkan pada peningkatan transparansi melalui pelaporan LHKPN dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja.
Menutup arahannya, Jaksa Agung mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai perlawanan balik dari pelaku korupsi serta tetap menjaga integritas. Ia juga mendorong pemanfaatan media sosial secara bijak sebagai sarana penyampaian informasi positif kepada masyarakat.(Red)
