Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, memimpin ekspose virtual pada Selasa, 8 Juli 2025, dalam rangka menyetujui empat permohonan penghentian penuntutan perkara pidana melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif.
Salah satu perkara yang disetujui adalah kasus penganiayaan dengan tersangka Kaisubu Yohanes Usior dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor. Ia diduga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Insiden bermula saat tersangka mendatangi rumah kos pacarnya, Desy Hendrika Arwam, dan menanyakan perihal komunikasi korban dengan pria lain. Ketegangan tersebut berujung pada pemukulan oleh tersangka, yang menyebabkan korban mengalami luka di wajah dan kepala, sebagaimana tercantum dalam visum dari RSUD Biak tertanggal 22 April 2025.
Namun, pada 2 Juli 2025, proses mediasi dilaksanakan. Tersangka mengakui kesalahan, meminta maaf, dan korban memberikan maaf tanpa syarat serta sepakat untuk tidak membawa kasus ke pengadilan. Permohonan penghentian penuntutan diajukan ke Kepala Kejati Papua, Hendrizal Husin, S.H., M.H., dan kemudian disetujui oleh JAM-Pidum dalam ekspose virtual tersebut.
Selain kasus di Biak Numfor, terdapat tiga perkara lain yang juga disetujui untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, yakni:
-
Antoni Firgo alias Anton bin Darlius – Kejari Tanah Datar, dugaan pencurian (Pasal 362 KUHP);
-
Erwin Prasetya bin Alamsyahbanah – Kejari Muara Enim, dugaan penadahan (Pasal 480 ke-1 KUHP);
-
Edi Supardi alias Edi bin Basri (Alm) – Kejari Bengkulu Utara, dugaan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004) dan/atau penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP).
JAM-Pidum menjelaskan bahwa alasan disetujuinya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain:
-
Adanya perdamaian antara tersangka dan korban;
-
Tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana;
-
Ancaman pidana di bawah lima tahun;
-
Janji tersangka untuk tidak mengulangi perbuatannya;
-
Proses perdamaian berlangsung secara sukarela tanpa paksaan;
-
Kedua belah pihak sepakat tidak melanjutkan perkara ke pengadilan karena tidak memberi manfaat lebih besar;
-
Alasan sosial serta dukungan masyarakat yang positif.
“Para Kepala Kejaksaan Negeri diminta untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dan SE JAM-Pidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Restorative Justice,” tegas JAM-Pidum Prof. Asep. (Red)
