Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, menyetujui satu permohonan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) dalam ekspose perkara yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu, 7 Mei 2025.
Perkara yang dimaksud melibatkan Tersangka Abd Rasyid Marasabessy alias Cide, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Ia disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi yaitu berdasarkan hasil asesmen dan penyidikan yang komprehensif, permohonan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif disetujui dengan mempertimbangkan bahwa:
- Tersangka positif menggunakan narkotika, sebagaimana dibuktikan melalui hasil laboratorium forensik;
- Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan terbukti sebagai pengguna akhir (end user) berdasarkan metode know your suspect;
- Tersangka tidak pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Asesmen terpadu mengklasifikasikan Tersangka sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau penyalah guna narkotika;
- Tersangka belum pernah atau baru menjalani rehabilitasi maksimal dua kali, sebagaimana dibuktikan melalui dokumen resmi dari instansi berwenang;
- Tidak ditemukan peran Tersangka sebagai bandar, pengedar, kurir, atau produsen dalam jaringan narkotika.
Sehubungan dengan disetujuinya permohonan tersebut, JAM-Pidum menginstruksikan agar Kepala Kejaksaan Negeri Ambon segera menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.
“Tindakan ini merupakan pelaksanaan dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, sebagai perwujudan asas dominus litis jaksa,” ujar Prof. Asep.
Dengan penyelesaian ini, Kejaksaan menunjukkan komitmen dalam mendukung pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pemulihan, khususnya bagi para penyalah guna narkotika yang bukan bagian dari jaringan peredaran gelap, guna mengurangi overkapasitas lapas serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara narkotika. (Red)
