Jakarta, restorasihukum.com — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady memaparkan perkembangan terbaru dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan berupa pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).
Dalam keterangannya, Roy Riady menyampaikan bahwa ahli dari BPKP, Dedy Nurmawan, mengungkap adanya kerugian negara sekitar Rp1,5 triliun. Menurutnya, perhitungan kerugian negara dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.
“Seluruh perhitungan didasarkan pada objektivitas ahli dan dokumen audit yang sah,” ujar Roy Riady.
Terkait metode penghitungan, JPU menjelaskan bahwa ahli tidak menggunakan harga pasar sebagai acuan utama. Sebaliknya, perhitungan dilakukan dengan pendekatan akuntansi berbasis dokumen valid, seperti dokumen impor dan perjanjian distributor.
Dari metode tersebut, ahli menetapkan margin maksimal untuk menentukan harga wajar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan harga yang dibayarkan negara jauh lebih tinggi, sehingga diduga terjadi praktik mark-up.
Sebagai perbandingan, JPU menyebut harga perangkat serupa yang dibeli oleh Hanif Muhammad sekitar Rp3,2 juta, bahkan terdakwa Ibrahim Arief tercatat membeli perangkat dengan harga sekitar Rp2 juta pada 2022.
Meski data pembanding tersedia, JPU menegaskan pihaknya tetap menghormati independensi ahli yang memilih menggunakan metode pembentukan harga berbasis dokumen untuk menghindari potensi intervensi.
Selain itu, Roy Riady juga mengkritik tim penasihat hukum terdakwa yang dinilai kurang fokus selama persidangan. Ia menyebut terdapat pengacara yang tidak mengikuti jalannya sidang hingga selesai, sehingga kerap mengajukan pertanyaan yang sebenarnya telah dijawab melalui dokumen dan barang bukti.
“Kami meminta penasihat hukum lebih fokus dan tidak mengulang pertanyaan atas bukti yang sudah jelas dipaparkan,” tegasnya.
Di sisi lain, JPU juga menanggapi keraguan terkait referensi harga. Ia menyebut saksi teknis dalam persidangan mengakui bahwa survei e-katalog tidak memiliki acuan pembentukan harga yang akurat. Oleh karena itu, metode akuntansi yang digunakan ahli dinilai menjadi elemen penting dalam mengungkap perkara ini.(Red)
