Malang restorasihukum.com Pengumuman lulus test calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kategori 2 (K2) yang dilakukan kementrian pendayagunaan aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia banyak menuai masalah di berbagai wilayah. Hal ini disebabkan dari kurang adanya kepedulian seorang kepala Sekolah Dasar terhadap guru honorer atau gtt (guru tidak tetap ) , ini terjadi di Kabupaten Malang SD Sumber Pucung IX Kecamatan Sumber Pucung yang berdampak kerugian materi hingga puluhan juta rupiah pada ”BR” inisial.
Kejadian bermula ketika “BR” ikut penyaringan Pelolosan CPNS kategori 2 (K2) honorer yang di selenggarakan pemerintah melalui Dinas terkait. Dari mulai Sekolah tempat guru honorer mengajar ke UPTD dilanjutkan ke Dinas Pendidikan serta BKD. Dengan melengkapi persyaratan yang sudah di tentukan “BR” pun ikut dalam kompetisi. Alhasil diduga ada indikasi peserta membayar puluhan juta rupiah sebagai pelicin pelolosan golongan K2 dan kepastian lulus CPNS. Hingga saat ini guru yang bersangkutan masih belum jelas nasibnya. Sebagai pembanding bagi “BR” ada peserta lainnya yaitu dari satuan kerja pemerintah daera (SKPD) selain guru, yang tidak masuk Kriteria golongan K2 masa kerja baru 3 tahun, kenyataanya bisa lulus ujian CPNS.
Terpisa, informasi dari tingkat SMP, SMA dan SMK banyak peserta ujian tahun 2014 ini tidak lolos, kalau di lihat dari masa kerja mereka sudah memenuhi syarat. Yakni di atas 15 tahun, usiapun di atas 45 tahun terus apa yang kurang ?…( ini jadi pertanyaan di benak “BR” dan gtt/ptt golongan k2). Diduga ada seseorang mengatas namakan pejabat BKD mendatangi rumah peserta ujian CPNS yang tidak lulus. Saat itu pukul 22.00 wib (waktu diluar jam kerja ) sambil membawa blangko dari BKD untuk peserta CPNS. Ada apa sebenarnya ?…
Saat dikonfirmasi “Sutris” Seketariat BKD, terkait permasalahan yang mengatasnamakan BKD mendatangi rumah peserta k2 yang tidak lulus ujian di waktu malam hari itu, Beliau tidak mau menjawab dan berkata, ” Langsung temui Bapak saja (Kepala BKD)”. Padahal yang bersangkutan waktu itu sedang keluar kota.
Sampai saat ini kondisi peserta K2 resah, putus asa dan kecewa kepada Pemerintah Daerah. Karena tidak mau tahu tentang nasibnya bahkan berjanji akan mengadukan pada pihak berwajib bila tidak ada kejelasan nasibnya. Banyak isu yang membuat bimbang peserta K2. Salah satunya yaitu usia lanjut akan gagal di ujian CPNS. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa masuk CPNS haruslah mempunyai banyak uang jika tidak jangan harap menjadi PNS. Himbauan dari peserta golongan K2 , ” Jika kepala Daerah tidak cepat turun tangan terkait masalah ini, akan berdampak pada Pilkada tahun depan. Berefek mengurangi perolehan suara pemerintah yang sedang berkuasa.
Bupati Malang ” H Rendra Krisna ” seharusnya memberikan pengumuman secara resmi dan transparan dengan harapan publik (masyarakat) bisa menilai apakah peserta CPNS K2 tersebut layak lulus. Bisa juga minta penambahan kuota pada Pemerintah pusat, agar jumlah golongan K2 yang memenuhi persyaratan bisa di luluskan”. Sehingga bila mana ada kekeliruan masyarakat bisa melaporkan pada BKD Kabupaten Malang dengan tembusan pada Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta.
Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa diduga kuat pencalonan CPNS dikomersilkan dengan tarif yang sangat fantastis dari puluhan juta rupiah sampai ratusan juta rupiah tergantung kemampuan.
Terpisah, menurut Kepala BKD Kabupaten Malang H.Suwandi ,” Jika penambahan kuota tidak ada”.( Sambil berlalu dan mencibir mantan ka Dindik ini menjawab), ” Jika ada tambahan kuota pasti sopirku mau mas” ungkapnya. Apakah ini contoh perilaku seorang pemimpin bukanya memberikan keterangan yang baik malah mencibir ?……..( Ich
