Jakarta, restorasihukum.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), memberikan pembekalan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang saat ini menjalani program magang di Kemendagri. Program ini merupakan tindak lanjut dari sanksi atas perjalanannya ke luar negeri tanpa izin resmi dari Menteri Dalam Negeri.
Selama masa magang, Lucky mengikuti serangkaian kegiatan di berbagai unit kerja Kemendagri untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai tugas dan fungsi pemerintahan umum.
Direktur Jenderal Polpum, Bahtiar, dalam paparannya menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola urusan pemerintahan umum, termasuk aspek politik dalam negeri dan keamanan wilayah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas ini, peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) sangat krusial.
“Pak camat tidak hanya sebagai bawahan Bupati dalam konteks pemerintahan daerah, tetapi juga merupakan pemimpin pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Pemanfaatan Forkopimda dan Forkopimcam sangat penting untuk mendukung kerja kepala daerah,” ujar Bahtiar di Kantor Ditjen Polpum, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Ia juga menekankan pentingnya penguatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), karena lembaga ini berperan strategis dalam menjaga stabilitas sosial politik, menjalin sinergi dengan aparat keamanan, dan berinteraksi dengan partai politik. Kesbangpol, menurutnya, merupakan garda terdepan yang mendukung kelancaran tugas kepala daerah di bidang pemerintahan umum.
Senada dengan itu, Sekretaris Ditjen Polpum, Andi Baso Indra Paharuddin, memaparkan arah kebijakan dan strategi pembinaan politik dan pemerintahan umum, termasuk dalam konteks mendukung pencapaian Asta Cita dan program prioritas nasional. Ia menyebutkan bahwa Ditjen Polpum menaungi sejumlah regulasi penting, termasuk tujuh undang-undang yang berkaitan langsung dengan tugas direktorat tersebut.
Andi juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah, termasuk Pemkab Indramayu, terhadap alokasi anggaran untuk Kesbangpol. Ia menegaskan bahwa dukungan anggaran akan memperkuat kinerja lembaga tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya secara maksimal.
Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Nasional (Wasnas), Aang Witarsa Rofik, menjelaskan fungsi dari Direktorat Wasnas, yang meliputi koordinasi, pembinaan, pemantauan, hingga evaluasi dalam berbagai aspek keamanan nasional. Dirinya juga menegaskan perlunya memperkuat Badan Kesbangpol, tidak hanya dari sisi sumber daya manusia, tetapi juga dari sisi kelembagaan dan dukungan sarana lainnya.
“Kesbangpol harus diperkuat secara menyeluruh—dari aspek manusia, anggaran, metode kerja, hingga teknologi. Semua elemen ini perlu diperhatikan agar Kesbangpol dapat bekerja optimal,” jelas Aang.
Menanggapi pembekalan tersebut, Bupati Lucky Hakim mengaku mendapatkan banyak ilmu dan wawasan baru selama mengikuti program magang. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Ditjen Polpum atas materi yang telah disampaikan.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Ditjen Polpum, seperti Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Sri Handoko Taruna, serta Direktur Politik Dalam Negeri Syarmadani, yang turut memaparkan tugas pokok dan fungsi masing-masing direktorat. (Red)
