Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menginstruksikan penguatan kedaulatan kecerdasan artifisial sebagai pilar utama transformasi digital pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan strategis tersebut mengemuka saat beliau menjadi narasumber utama dalam gelaran Merdeka AI Summit di Sudirman Central Business District Jakarta Selatan Rabu (11/11/2026). Ia memaparkan bahwa pemanfaatan teknologi mutakhir tersebut wajib ditopang oleh ekosistem data komprehensif serta infrastruktur digital mumpuni agar masyarakat dapat merasakan dampak positif secara langsung.
Dalam kerangka tata kelola daerah Bima menjelaskan tantangan terbesar pemerintah saat ini mencakup sinkronisasi potensi wilayah dengan kesiapan infrastruktur. Ia menyoroti fenomena disrupsi digital yang telah mendominasi berbagai sektor mulai dari percepatan layanan perizinan usaha pemberdayaan usaha mikro kecil menengah hingga perumusan kebijakan ekonomi makro. Oleh sebab itu setiap kepala daerah dituntut memiliki visi tajam dalam membaca arah perkembangan zaman sekaligus menciptakan peluang investasi strategis di tengah arus digitalisasi.
Lebih lanjut ia mengevaluasi persepsi publik yang selama ini mereduksi fungsi kecerdasan artifisial sebatas instrumen peningkatan efisiensi dan produktivitas korporasi. Padahal optimalisasi teknologi tersebut seyogianya diarahkan untuk mengentaskan problematika fundamental masyarakat seperti layanan kesehatan pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Guna menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat telah merumuskan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial menuju visi Indonesia Emas 2045 yang bertumpu pada pilar riset infrastruktur pengembangan talenta serta etika digital.
Sejalan dengan visi besar Satu Data Indonesia Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengakselerasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal terintegrasi. Bima menegaskan bahwa ketersediaan data tunggal yang presisi dan akurat merupakan fondasi mutlak bagi perumusan rencana pembangunan penyaluran subsidi tepat sasaran penyelenggaraan pemilihan umum yang akuntabel hingga perwujudan kedaulatan pangan nasional.
Agenda diskusi tingkat tinggi tersebut turut dihadiri deretan tokoh strategis lintas sektoral meliputi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria Presiden Direktur Lintasarta Armand Hermawan serta Presiden Direktur Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha. Turut mendampingi penyelarasan visi kedaulatan digital tersebut Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara Slamet Aji Pamungkas bersama Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan Kementerian Keuangan Arief Wibisono. (RED)
