Jakarta, restorasihukum.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah tidak boleh sekadar formalitas, tetapi harus dilakukan berbasis data dan disertai langkah nyata di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025, yang juga membahas pertumbuhan ekonomi daerah triwulan III serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
“Bagaimana mungkin beras kita berlimpah, namun masih ada daerah dengan harga beras tinggi. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Tomsi.
Tomsi meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) menindaklanjuti hasil analisis harga bahan pokok secara konkret. Ia juga menugaskan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Bulog dalam mengawal 50 daerah yang harga berasnya masih tergolong tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah daerah masih mengalami kenaikan harga beras signifikan, seperti Kabupaten Tambrauw, Dogiyai, dan Mojokerto. Tomsi meminta Pemda segera menganalisis penyebabnya, apakah akibat distribusi, pasokan, atau permainan harga yang merugikan masyarakat.
Selain beras, ia juga menyoroti kenaikan harga minyak goreng dan bawang putih. Tomsi mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Pemda untuk menggelar rapat khusus membahas penyebab dan solusi atas kenaikan harga tersebut.
“Harus ada alasan yang jelas mengapa harga minyak goreng bisa naik. Jangan kita biarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Rakor Bukan Seremoni
Tomsi menekankan bahwa Rakor Pengendalian Inflasi tidak boleh menjadi kegiatan seremonial. Ia meminta forum tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan dan tindakan nyata guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Jangan biarkan rapat ini hanya berlalu begitu saja tanpa hasil. Setiap upaya yang dilakukan harus berpihak kepada masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa inflasi year to date per Oktober 2025 tercatat sebesar 2,10 persen, sedikit lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu.
Empat provinsi mencatat inflasi di atas 3,5 persen, yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah, dengan pendorong utama komoditas cabai merah, emas perhiasan, dan biaya pendidikan.
Namun, beberapa provinsi lainnya mengalami inflasi rendah bahkan deflasi, seperti Papua, Lampung, Papua Barat, dan Maluku Utara. Pada awal November 2025, tren harga menunjukkan perbaikan, terutama untuk kelompok pangan bergejolak (volatile food).
“Ini perkembangan yang positif karena pengendalian harga komoditas pangan bergejolak menunjukkan hasil yang baik,” jelas Amalia.
Rakor turut dihadiri Deputi Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Telisa Aulia Falianty, bersama perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Melalui Rakor ini, Kemendagri menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.(Red)
