Sumedang, restorasihukum.com – Pemerintah menegaskan pentingnya memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor ekonomi kreatif (ekraf). Banyak negara seperti Inggris, Jepang, Cina, dan Korea Selatan telah berhasil mengoptimalkan sektor ini. Selain menjadi sumber ekonomi baru, perkembangan kebudayaan di negara-negara tersebut juga mengalami kemajuan yang pesat.
Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Teuku Riefky Harsya, menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). Ia menjelaskan bahwa dalam ekraf, unsur kebudayaan dan teknologi harus dioptimalkan secara maksimal. Oleh karena itu, nilai-nilai ini dimasukkan dalam Asta Cita Presiden, di mana sektor ekonomi kreatif diletakkan sejajar dengan pengembangan infrastruktur.
Indonesia memiliki potensi ekonomi kreatif yang luas dan tersebar di berbagai daerah. Karena itu, kepala daerah diharapkan dapat berperan aktif mendukung pencapaian Asta Cita Presiden melalui sektor ini. “Tanggung jawab bersama ini penting agar kreativitas anak bangsa di daerah bisa terjaga, dikomersialisasikan, dan dikapitalisasi secara besar. Ini akan membantu kepala daerah membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyoroti pentingnya perhatian terhadap desa. Di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan, populasi di desa mengalami penurunan, yang menimbulkan tantangan nasional. Mendes Yandri tengah merancang berbagai program seperti desa wisata, desa bebas sampah, dan desa ekspor untuk mengoptimalkan peran desa.
“Kita siap bekerja sama dengan para kepala daerah untuk mengembangkan desa-desa ekspor di kabupaten atau provinsi masing-masing,” katanya. Desa dianggap memiliki potensi besar untuk membuka peluang ekonomi baru dan mendukung pemasukan serta pemerintahan desa.
Lebih lanjut, Mendes menegaskan bahwa upaya ini harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang telah menggaungkan swasembada pangan, yang telah berhasil dicapai. Ia mengingatkan agar potensi desa seperti desa ekspor dan wisata tidak diabaikan, melainkan harus diangkat ke permukaan sebagai bagian dari peran kepala daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Konektivitas yang baik diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Infrastruktur penting karena mengisi ruang-ruang di kota dan kabupaten,” ujarnya. Percepatan pembangunan infrastruktur juga berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sekaligus mendukung daya saing nasional.
“Semua pembangunan ini terkait dengan peningkatan pendapatan per kapita dan kesempatan kerja. Tanpa infrastruktur yang memadai, peluang kerja bisa menurun,” pungkasnya. (Red)
