Bangkalan, restorasihukum.com – Menurut Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan Rudiyanto, terkait masalah retribusi pengurusan Peraturan Pengurusan Àdministrasi Kependudukan (Adminduk), sejak dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, dalam hal pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tersebut gratis tanpa dikenakan tarif.
Namun, berbeda dengan Peraturan Daerah (Perda) No.7 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kabupaten Bangkalan masih memberlakukan sangsi.
“Misalnya keterlambatan pelaporan kelahiran di atas 60 hari, dikenakan denda, untuk anak ke satu dan ke dua dendanya Rp 15 ribu, sedangkan untuk anak ke tiga dan seterusnya dikenakan denda Rp 20 ribu,” katanya.
Terkait hal ini Rudi menjelaskan bahwa, pihaknya tengah mengajukan perubahan atas perda No. 7 tahun 2011 tentang Adminduk tersebut. “Pengajuan perubahan Perda tersebut agar pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan bisa betul-betul gratis,” paparnya.
Saat disinggung tentang informasi adanya Pungutan Liar (pungli) terkait pengurusan administrasi kependudukan, dengan tegas Rudi mengatakan tidak ada.
“Saya memang baru 3 bulan disini (kantor Dispendukcapil-red), namun saya belum menemukan adanya pungli tersebut,” pungkasnya.
