Jakarta, restorasihukum.com — Pada Kamis, 25 September 2025 Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, Tergugat tidak selalu harus bersikap pasif. Ketika digugat, dan merasa justru dirugikan oleh pihak Penggugat, hukum memberi ruang bagi Tergugat untuk mengajukan rekonvensi, yakni gugatan balik terhadap Penggugat dalam perkara yang sama.
Satu Sidang, Dua Gugatan
Rekonvensi merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam satu rangkaian persidangan. Dengan demikian, selain menjawab gugatan utama (konvensi), Tergugat juga dapat menyampaikan tuntutannya sendiri dalam bentuk gugatan balik.
Contohnya, dalam perkara wanprestasi, jika seorang pemilik rumah menggugat kontraktor karena proyek tidak selesai tepat waktu, sang kontraktor dapat mengajukan gugatan balik dengan alasan bahwa pembayaran belum dilunasi. Kedua gugatan tersebut akan diproses dalam satu sidang tanpa perlu membuka perkara baru.
Dasar Hukum Rekonvensi
Ketentuan mengenai rekonvensi secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 132a HIR dan Pasal 158 RBg. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menjadi rujukan materiil, seperti Pasal 1243 untuk wanprestasi dan Pasal 1365 untuk perbuatan melawan hukum.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan turut menguatkan posisi rekonvensi. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa perkara gugatan balik tidak wajib dimediasi. Hal ini karena rekonvensi diajukan setelah perkara konvensi berjalan, sehingga tidak lagi relevan untuk dimediasi.
Tidak Harus Objek Sama, Ada Pengecualian
Rumusan pleno kamar perdata Mahkamah Agung menyatakan bahwa rekonvensi dapat diajukan dalam setiap perkara, meskipun objeknya tidak harus berkaitan langsung dengan gugatan konvensi. Namun, terdapat pengecualian, yaitu:
- Jika gugatan konvensi menyangkut kualitas pribadi Penggugat dan rekonvensi mengenai kualitas pribadi Tergugat;
- Jika Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara konvensi;
- Jika perkara menyangkut pelaksanaan putusan hakim.
Syarat dan Prosedur Pengajuan
Gugatan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat, bukan di tengah proses sidang. Rekonvensi akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan gugatan utama, dan keduanya dicantumkan dalam satu amar putusan.
Efisien, Setara, dan Menjamin Kepastian Hukum
Mekanisme rekonvensi membawa sejumlah keuntungan. Pertama, dari segi efisiensi, dua gugatan diproses dalam satu persidangan sehingga menghemat waktu dan biaya. Kedua, ia menjamin kesetaraan kedudukan para pihak di hadapan hukum, memungkinkan Tergugat untuk tidak hanya membela diri, tetapi juga menuntut haknya. Ketiga, rekonvensi menghindari potensi lahirnya putusan yang bertentangan, karena seluruh sengketa diperiksa oleh hakim yang sama dalam satu perkara.
Penutup
Rekonvensi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan dasar hukum yang kuat—baik dari HIR, RBg, KUHPerdata, hingga PERMA dan SEMA—rekonvensi hadir sebagai wujud perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi seluruh pihak dalam proses peradilan.
Masyarakat perlu memahami bahwa menjadi Tergugat bukan berarti kehilangan hak untuk memperjuangkan keadilan. Dalam satu perkara, hukum membuka ruang untuk membela sekaligus menggugat.(Red)
