Jakarta, restorasihukum.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas mantan Kepala Kepolisian Resor Bima, Didik Putra Kuncoro, yang terlibat kasus narkoba.
Menurut Habiburokhman, langkah tersebut menunjukkan bahwa Polri tidak memberikan kompromi terhadap pelanggaran hukum, termasuk jika dilakukan oleh anggota internalnya sendiri.
“Ini kembali membuktikan bahwa Polri merupakan institusi yang paling responsif terhadap aduan masyarakat soal perilaku oknum yang melakukan pelanggaran,” ujar Habiburokhman di Jakarta.
Ia menilai tindakan Polri tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) KUHAP baru, yang mengatur bahwa setiap penegak hukum yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi etik, administrasi, maupun pidana.
Habiburokhman menambahkan, apabila terbukti melakukan tindak pidana, mantan Kapolres Bima tersebut seharusnya dijatuhi hukuman lebih berat dibanding pelaku pidana dari kalangan sipil.
“Hal ini penting karena sebagai anggota Polri seharusnya dia terdepan dalam pemberantasan narkoba, tetapi justru dia terlibat,” ujarnya.
Sebelumnya, Polri menegaskan tidak ada toleransi bagi oknum internal yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkotika, menyusul penetapan AKBP Didik sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkoba.
Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir menegaskan komitmen institusinya dalam pemberantasan narkotika.
“Kepolisian Negara Republik Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh oknum internal Polri,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, pada Minggu (15/2/2026).
Kasus ini menjadi perhatian publik sekaligus ujian bagi konsistensi penegakan hukum di tubuh Polri dalam memberantas tindak pidana narkotika, termasuk di lingkungan internalnya sendiri.(Red)
