Jakarta, restorasihukum.com — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan (SAPA) UMKM sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem usaha melalui integrasi data dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Bima saat menghadiri Soft Launching SAPA UMKM untuk mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam sambutannya, Bima menyoroti persoalan data UMKM yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak daerah. Ia menilai, perbedaan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) sering kali menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha secara tepat sasaran.
“Kalau berbicara tentang data UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem,” ujar Bima.
Menurutnya, ketidaksinkronan data tersebut berdampak pada proses pendampingan pelaku usaha, mulai dari pengurusan perizinan hingga perluasan akses pasar. Bima juga menilai karakteristik UMKM yang sangat beragam membutuhkan pendekatan pengembangan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing sektor usaha.
“UMKM ini variannya berbeda-beda. Pendekatannya lain, ritmenya juga lain,” ujarnya.
Wamendagri Bima dalam acara Soft Launching SAPA UMKM di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, (21/5/2026).
Wamendagri menilai kehadiran SAPA UMKM menjadi langkah penting dalam membangun basis data yang terintegrasi sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan UMKM nasional. Selain integrasi data, Bima turut mendorong penerapan pola kerja kolaboratif atau co-creation yang melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, hingga komunitas dalam merancang solusi bagi pelaku UMKM.
“Ketika ada satu platform yang mempertemukan semua pihak untuk membangun prinsip co-creation, itu artinya kita sudah beberapa langkah lebih maju,” ujarnya.
Meski demikian, Bima menegaskan keberhasilan SAPA UMKM sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah, terutama dalam memperbarui dan memanfaatkan data UMKM secara berkelanjutan.
Menurutnya, kepala daerah memiliki posisi strategis karena paling memahami kondisi lapangan serta kebutuhan pelaku usaha di wilayah masing-masing.
Bima memastikan Kementerian Dalam Negeri akan terus mengawal implementasi SAPA UMKM agar dapat dimanfaatkan optimal oleh pemerintah daerah dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat.
“Kemendagri akan mengawal program ini dan memastikan kepala daerah mendorong pemanfaatannya secara maksimal di daerah,” tandasnya.(Red)
