Bandar Lampung, restorasihukum.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya perencanaan tata kelola perkotaan yang matang sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Outlook 2025 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, pada Sabtu (20/12/2025).
Menurut Tomsi pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi jangka panjang guna mendukung kehidupan masyarakat selama 30 hingga 40 tahun ke depan.
“Kemampuan kita untuk merencanakan kota sangat-sangat diperlukan, baik mengenai aturan, Peraturan Daerah, maupun kekhasan kota masing-masing,” ujar Tomsi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir saat hadir dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Outlook 2025 di Hotel Novotel, Kota Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025) malam.
Tomsi menekankan, kepala daerah sebaiknya tidak hanya fokus pada masa kepemimpinan mereka, tetapi juga merancang pembangunan daerah secara berkelanjutan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penanganan persampahan di kawasan perkotaan.
Menurutnya, Kemendagri tengah mematangkan berbagai kajian bersama pemangku kepentingan untuk menemukan solusi pengelolaan sampah yang bermanfaat, termasuk pemanfaatannya sebagai sumber energi listrik untuk menekan volume sampah.
Selain itu, Tomsi menyoroti tingginya pertumbuhan penduduk kota yang kerap terabaikan, sehingga kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya mengantisipasi fenomena tersebut. Kondisi ini berpotensi memicu permukiman kumuh, hunian tidak layak, hingga meningkatnya angka kriminalitas.
“Ini harus diantisipasi dengan baik karena akan merusak nama kota,” tegasnya.
Tomsi juga memaparkan berbagai peluang pembangunan perkotaan, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal melalui program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta percepatan hunian layak lewat Program Tiga Juta Rumah. Program lain yang menjadi perhatian adalah Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Cek Kesehatan Gratis, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Tentunya banyak hal yang dapat dimanfaatkan, namun semuanya harus dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah,” pungkas Tomsi.(Red)
