Jakarta, restorasihukum.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti risiko kriminalisasi masyarakat dalam penanganan konflik agraria yang masih kerap terjadi di berbagai daerah, khususnya ketika sengketa lahan langsung dibawa ke ranah pidana.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan penggunaan instrumen hukum pidana dalam sengketa agraria seharusnya ditempatkan sebagai Ultimum Remedium atau langkah terakhir setelah penyelesaian melalui jalur perdata dan administrasi.
“Penegakan hukum pidana harus menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir, bukan pintu masuk untuk menyelesaikan sengketa agraria,” ujar Uli dalam diskusi publik peluncuran kajian penanganan konflik agraria dan sumber daya alam oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diikuti secara daring dari Jakarta, pada Senin (9/3/2026).
Dalam kajian tersebut, Komnas HAM mencatat terdapat 3.264 pengaduan konflik agraria sepanjang 2020 hingga 2025. Sebagian pengaduan berkaitan dengan penanganan aparat di lapangan, termasuk sekitar 160 laporan konflik agraria atau sumber daya alam yang melibatkan kepolisian pada periode 2020–2024.
Uli menilai praktik menarik sengketa lahan ke ranah pidana berpotensi memicu kriminalisasi masyarakat yang sebenarnya sedang mempertahankan ruang hidupnya.
“Kriminalisasi bergeser menjadi alat represif terhadap masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya,” ujarnya.
Komnas HAM juga menerima berbagai pengaduan terkait intimidasi, pengusiran paksa, hingga dugaan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force dalam penanganan konflik lahan.
Menurut Uli, persoalan tersebut sering muncul karena sengketa agraria yang secara substansi berada di ranah perdata atau administrasi justru diproses menggunakan instrumen pidana.
“Ini sengketa yang secara substansi berada di ranah perdata dan administrasi sering dipaksa masuk ke ranah pidana,” ujarnya.
Ia menambahkan konflik agraria tidak hanya berdampak pada hak sipil dan politik masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
“Degradasi atau perampasan lahan dapat berujung pada hilangnya akses terhadap pangan, air, dan pekerjaan, serta meminggirkan masyarakat adat, perempuan, dan anak,” jelas Uli.
Dalam kajian tersebut, Komnas HAM juga menilai pendekatan keamanan yang terlalu formalistik dalam penanganan sengketa lahan kerap memunculkan persepsi publik bahwa aparat berpihak kepada korporasi, meskipun aparat menjalankan fungsi pengamanan.
Sebagai rekomendasi, Komnas HAM mendorong agar penegakan hukum pidana ditunda selama proses sengketa kepemilikan lahan masih berlangsung melalui pengadilan atau mekanisme administrasi, seperti di Badan Pertanahan Nasional, serta mengedepankan dialog, mediasi, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penyelesaian konflik.(Red)
