Sumedang, restorasihukum.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintensifkan penggunaan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai alat strategis untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. MCP berfungsi sebagai instrumen penting bagi Pemda dalam menilai sejauh mana efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi yang dijalankan. Hasil evaluasi MCP dapat menggambarkan kondisi tata kelola Pemda dari sisi antikorupsi.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, saat menjadi pembicara dalam Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
“MCP adalah alat untuk mengukur kesehatan tata kelola pemerintahan Pemda berdasarkan delapan area yang memiliki risiko korupsi paling tinggi,” jelasnya.
Delapan area tersebut meliputi pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik serta perizinan, penguatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi pendapatan daerah.
Tahun ini, tambah Agung, MCP juga diperluas dengan memasukkan pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah. Beberapa sektor yang diawasi meliputi sumber daya alam, pendapatan pajak, serta program prioritas seperti pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), penebalan bantuan sosial, Sekolah Rakyat, dan lain-lain.
Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Pol Cahyono Wibowo, menyatakan bahwa pihaknya juga memusatkan perhatian pada pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia menuturkan bahwa materi yang disampaikan bertujuan untuk membantu penyelarasan program pemerintah sehingga dapat dilaksanakan oleh Pemda walau dengan keterbatasan anggaran.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program pemerintah harus sesuai aturan yang berlaku, dan kepala daerah diharapkan mampu berinovasi dalam mencari sumber anggaran alternatif yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan demikian, tujuan negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dapat tercapai melalui program-program Asta Cita,” ujarnya.
Di sisi lain, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan. Ia menekankan bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan kebijakan dapat membahayakan negara, dan banyak kasus korupsi bermula dari kebijakan yang salah.
“Kita harus sepakat bahwa kebijakan seperti inilah yang merupakan kejahatan luar biasa. Ini menjadi tanggung jawab Bapak-Ibu semua,” tegasnya. (Red)
