Jakarta, restorasihukum.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah itu.
“Hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi, salah satunya saudari AAF selaku Plt. Bupati Cilacap,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menurut Budi, Ammy telah memenuhi panggilan penyidik dan tiba di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 10.13 WIB.
Selain Ammy, enam saksi lainnya juga diperiksa, yakni Inspektur Daerah Cilacap Aris Munandar, Kepala BKPSDM Cilacap Bayu Prahara, Kepala Disdukcapil Cilacap Annisa Fabriana, Asisten Administrasi Umum Setda Cilacap Budi Santosa, Kepala Bakesbangpol Cilacap Jarot Prasojo, serta Kepala Dinas Perikanan Cilacap Indarto.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Maret 2026 yang menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, bersama 26 orang lainnya. Dalam operasi tersebut, penyidik turut mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah.
Sehari berselang, KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardoo, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025–2026.
Dalam konstruksi perkara, Syamsul diduga menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp750 juta dari praktik pemerasan. Dari jumlah tersebut, Rp515 juta direncanakan untuk THR Forkopimda, sementara sisanya untuk kepentingan pribadi. Namun, hingga OTT dilakukan, yang bersangkutan baru menerima sekitar Rp610 juta.
KPK terus mendalami aliran dana dan peran para pihak dalam perkara ini guna mengungkap secara utuh praktik dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.(Red)
