Yogyakarta, restorasihukum.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengawasi penggunaan anggaran pemerintah dan donasi masyarakat untuk bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025, di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan pengawasan ini akan melibatkan kedeputian terkait, baik dari bidang koordinasi dan supervisi (korsup) maupun pencegahan, untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
“Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian yang terkait, untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai ada penyimpangan yang berkaitan dengan bantuan, termasuk donasi dari masyarakat,” ujar Setyo.
Setyo menambahkan bahwa banyak kementerian dan lembaga membuka ruang bagi masyarakat untuk berdonasi, sehingga pengawasan KPK menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan tersalurkan sesuai peruntukannya.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda ketiga provinsi di Sumatera telah menimbulkan dampak serius. Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 7 Desember, jumlah korban meninggal mencapai 921 jiwa, dan 392 orang masih hilang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penanganan dampak bencana di ketiga provinsi tersebut secara nasional dan menjadikannya prioritas nasional.
Pada 7 Desember 2025, Presiden Prabowo juga memberikan tujuh arahan penting, termasuk memastikan kecepatan, ketepatan, dan konsistensi pemerintah dalam menjaga keselamatan dan memulihkan warga terdampak.
Dengan pengawasan KPK, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan baik dari anggaran negara maupun donasi masyarakat dapat berjalan transparan dan tepat sasaran, serta menghindari potensi penyimpangan.(Red)
