Surabaya, koranabri.com – Belum sampainya SK Mendagri terkait penetapan dan pelantikan wawalikota Surabaya menjadi alasan ketua DPRD Surabaya M Mahmud untuk tidak segera menggelar rapat banmus.
Menurutnya ,meski sudah mendapat perintah dari Gubernur Jatim, namun secara dirinya belum bisa menggelar rapat banmus untuk penjadwalan sebelum dirinya menerima dan membaca secara langsung SK Mendagri seperti yang dimaksud Wisnu Sakti Buana.
“Gimana mau menggelar rapat banmus, wong tidak ada dasarnya. Sampean tahu sendiri, dasarnya SK Mendagri. Tapi sampai sekarang saya belum terima,” tegasnya, Senin (20/01)
Politisi Partai Demokrat ini membenarkan telah menerima perintah menyiapkan pelantikan. Menurutnya, perintah itu tidak bisa diartikan sebagai permintaan untuk menjadwal sekaligus melaksanakan pelantikan.
“Sepertinya ada di pemprov, tapi saya belum lihat SK Mendagri, pihak Sekwan juga tidak tahu, tadi surat dari pemprov dibawa sekwan hanya berisi soal perintah persiapan bukan penjadwalan, kalau persiapan ya pasti saya laksanakan seperti soal ruangan, mungkin pakaian dan lain lain,” tandasnya.
Sementara WS saat dikonfirmasi media ini WS mengaku tidak ikut hadir tetapi membenarkan bahwa pelantikannya mundur dan dilaksanakan di DPRD Surabaya, bukan di gedung Grahadi seperti yang dikatakan sebelumnya.
“Pelantikan dilakukan di disini (DPRD Surabaya) dan tanggal tergantung rapat banmus. Tapi,pemprov sudah memerintahkan DPRD Surabaya untuk melakukan persiapan pelantikan itu,” ujarnya.
Ditanya soal kemungkinan masih adanya batu sandungan saat di rapat Banmus, WS dengan santai mengatakan bahwa dirinya akan mengikuti saja mekanismenya, karena soal tanggal pelantikan bukan lagi menjadi masalah bagi dirinya.
“Saya pasrahkan aja ke mereka – mereka yang duduk di sana. Bagi saya, mau di lantik besok,lusa atau seminggu dan sebulan sekalipun saya siapp,”ujarnya. kac07
