Jakartarestorasihukum.com – Dalam rangkaian kunjungan kerja Mahkamah Agung Filipina (Supreme Court of the Republic of the Philippines) ke Indonesia, rombongan hakim dari Filipina melakukan kunjungan resmi ke Kantor Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, (04/11/2025).
Kunjungan ini disambut langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto. Rombongan dipimpin oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Filipina, Justice Amy Lazaro-Javier, bersama Atty. Rolando Javier, Atty. Lloyd Nicholas D. Vergara, dan Atty. Patricia Benilda S. Ramos dengan didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Diah Sulastri Dewi, serta para Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.
Dirjen Badilum turut didampingi oleh Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin.
Dalam forum diskusi yang berlangsung, kedua delegasi membahas tema “Kebijakan Penanganan Perkara Anak” serta demonstrasi Sistem Informasi dan Monitoring Pelaporan serta Eksekusi yang dimilik Ditjen Badilum. Pada kesempatan ini, turut juga diperkenalkan Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) kepada rombongan.
Aplikasi SATU JARI merupakan sistem pemantauan internal Mahkamah Agung yang digunakan untuk mengawasi kinerja penanganan perkara, administrasi pengadilan, hingga pelaksanaan eksekusi di seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
“Data yang disajikan bersifat realtime, termasuk waktu penyelesaian perkara dan sebaran jenis perkara yang ditangani, sehingga mendukung pengawasan dan pengambilan kebijakan berbasis data oleh pimpinan MA”, jelas Bambang Myanto.
Para hakim dari Mahkamah Agung Filipina menunjukkan minat khusus terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan Ditjen Badilum dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
“kami ingin memahami bagaimana proses perkara dapat dimonitor sejak tahap mediasi, pemeriksaan di persidangan, hingga putusan dan eksekusi, dengan tetap memastikan aspek perlindungan yang memadai terhadap kelompok rentan”, ucap perwakilan rombongan.
Selain menyimak paparan, para tamu juga melakukan observasi langsung di ruang kerja sistem layanan dan pemantauan Ditjen Badilum. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas kerja sama lembaga peradilan.(Red)
