Jakarta, restorasihukum.com – Setiap tanggal 23 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Anak Nasional—bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi atas tanggung jawab negara dalam melindungi, mendampingi, dan memuliakan anak-anak sebagai aset masa depan bangsa. Tahun ini, tema yang diusung, “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”, menjadi seruan moral bagi seluruh elemen bangsa untuk memberikan ruang tumbuh yang sehat bagi anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang hidup dalam kondisi rentan.
Realitas menunjukkan bahwa masih banyak anak yang hidup dalam tekanan dan kekerasan—baik fisik, psikis, ekonomi, sosial, hingga seksual. Bahkan, tidak sedikit dari mereka terjerat dalam proses hukum sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Meski regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif, praktik di lapangan masih menyisakan tantangan yang serius.
Banyak anak yang menjalani proses hukum tanpa perlindungan yang layak. Fasilitas pendukung masih minim, pendamping psikososial tidak selalu tersedia, dan aparat penegak hukum yang terlatih dalam menangani perkara anak belum merata. Padahal, anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum pada dasarnya belum matang secara mental maupun emosional, dan seringkali menjadi korban dari lingkungan sosial yang tidak mendukung.
Dalam konteks ini, pengadilan sebagai pilar utama keadilan negara dituntut hadir secara utuh—bukan hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga harapan anak. Hakim, sebagai pengambil keputusan akhir, memegang peran sentral dalam menjamin hak-hak anak terpenuhi selama proses hukum berlangsung.
Ada lima prinsip yang semestinya menjadi pedoman dalam setiap perkara anak:
-
Melindungi kepentingan terbaik anak
Hakim perlu menempatkan masa depan anak sebagai prioritas utama dalam pertimbangan hukum. -
Menghindari stigmatisasi
Putusan tidak boleh menimbulkan cap buruk yang merusak harga diri dan masa depan anak. -
Menjadi pembina, bukan penghukum
Anak tidak semestinya diperlakukan sebagaimana terdakwa dewasa, melainkan sebagai individu dalam proses pembinaan. -
Mendorong keadilan restoratif
Penyelesaian perkara melalui diversi, mediasi penal, dan pemulihan sosial harus menjadi prioritas. -
Membangun reintegrasi dengan keluarga dan komunitas
Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada sistem hukum, tetapi juga dukungan lingkungan sosial anak.
Beberapa pengadilan di Indonesia telah memulai praktik baik melalui pendekatan child-friendly court, seperti sidang tertutup, penggunaan bahasa yang sederhana, ruang tunggu anak yang ramah, hingga pendampingan psikologis. Inisiatif ini membuktikan bahwa pengadilan bisa menjadi ruang pemulihan, bukan sekadar pemidanaan.
Langkah-langkah ini bukan hanya mendukung prinsip keadilan bagi anak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Sebab anak yang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri hari ini, adalah warga negara produktif di masa mendatang.
Peringatan Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa di setiap perkara anak, hakim dihadapkan pada dua pilihan: mengetuk palu yang memutus harapan, atau mengetuk palu yang membuka pintu masa depan. Pilihan yang bijak adalah menjadikan pengadilan sebagai ruang perlindungan, bukan ketakutan.
Melalui komitmen dan reformasi berkelanjutan, peradilan Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memanusiakan anak.
Selamat Hari Anak Nasional. Mari kita rawat harapan mereka, demi Indonesia Emas 2045.
(Red)
