Jakarta, Senin, 3 Februari 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital guna mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Langkah tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin.
Salah satu strategi utama yang disiapkan pemerintah adalah integrasi layanan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Melalui integrasi tersebut, setiap bayi yang lahir di fasilitas kesehatan Kemenkes akan langsung terdata sehingga akta kelahiran dapat diterbitkan secara daring.
“Setiap anak-anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect. Begitu dia lahir, maka nanti Dukcapil, dari Kemenkes menyampaikan informasi pada Dukcapil, Dukcapil nanti akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online,” ujar Tito.
Menurutnya, integrasi tersebut akan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan sehingga masyarakat dapat memperoleh dokumen kependudukan secara lebih mudah, cepat, dan real-time.
Untuk mendukung implementasi layanan digital tersebut, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur digital, mulai dari jaringan, sistem keamanan, backup system, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan. Selain itu, kapasitas bandwidth terus ditingkatkan agar pelayanan Dukcapil semakin optimal.
Mendagri menambahkan, sistem keamanan layanan digital juga diperkuat menggunakan standar ISO 27001 sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Oleh karena itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara,” katanya.
Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan penerapan SPBE atau e-government. Presiden telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memimpin implementasi transformasi digital pemerintahan.
Ia menegaskan, data kependudukan Dukcapil menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan SPBE maupun implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia yang saat ini masih berproses.
“Ditambah lagi dengan satu lagi, yaitu Satu Data Indonesia. Ini undang-undang yang sedang berproses, Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dua-duanya menggunakan fondasi datanya adalah data Dukcapil,” ujarnya.
Dengan basis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, pemerintah berharap berbagai kebijakan publik dapat disusun secara lebih tepat sasaran serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebelum membuka Rakornas Dukcapil, Mendagri menyerahkan IKD Dukcapil Prima Award kepada sejumlah daerah, yakni Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Madiun, Kota Padang Panjang, dan Kota Parepare.
Rakornas tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, serta sejumlah pejabat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. (Red)
