Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendukung realisasi program tiga juta rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi peluang bagi kepala daerah dalam mengatasi persoalan perumahan di wilayah masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ruang Sidang Utama Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Rabu (25/2/2026).
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” ujarnya.
Menurut Mendagri Tito, program tersebut merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan utama agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kemendagri mendorong pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Kebijakan tersebut telah diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
“Supaya harganya murah, pengembang bisa menjual lebih terjangkau karena bebas PBG dan BPHTB. Perkadanya sudah beres semua,” tegasnya.
Mendagri Tito bersama Kepala Daerah dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ruang Sidang Utama Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, (25/2/2026).
Mendagri Tito meminta pemerintah daerah memaksimalkan program tersebut melalui sosialisasi masif serta optimalisasi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), terutama untuk mempercepat proses perizinan PBG dan BPHTB. Ia menyebut, di sejumlah daerah proses perizinan bahkan dapat diselesaikan dalam hitungan menit hingga satu hari.
Sebaliknya, daerah yang belum mengoptimalkan MPP berpotensi menghambat realisasi program karena proses perizinan yang panjang dan berbelit.
“Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing, baik renovasi maupun bangun baru,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta sejumlah kepala daerah.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.(Red)
