Jakarta, restorasihukum.com – Pada 1 Oktober 2025 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dukungan tersebut disampaikan saat Mendagri bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Rabu (1/10).
PPDS merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis di seluruh Indonesia.
Sumber: restorasihukum.com
Saat ini, program PPDS dijalankan melalui kemitraan antara fakultas kedokteran perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan, termasuk sejumlah RSUD yang telah menjalin kerja sama melalui fasilitasi Kementerian Kesehatan dan dukungan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Mendiktisaintek menyampaikan dua poin penting. Pertama, perlunya penetapan RSUD sebagai rumah sakit pendidikan bagi fakultas kedokteran yang belum memiliki rumah sakit sendiri. Menanggapi hal ini, Mendagri menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri: Mendagri, Mendiktisaintek, dan Menteri Kesehatan.
Kedua, Mendiktisaintek mendorong peningkatan kualitas RSUD Jayapura agar mampu mendukung kenyamanan kerja bagi para dokter spesialis, termasuk lulusan program PPDS. Mendagri menyetujui pentingnya peningkatan fasilitas demi mendukung pelayanan kesehatan yang optimal.
Forum tersebut juga membahas rencana penghapusan biaya magang yang selama ini dibebankan kepada calon dokter spesialis di RSUD. Biaya ini dinilai membebani peserta didik dan berpotensi menghambat pengembangan tenaga kesehatan. Mendagri menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hal ini melalui Surat Edaran Mendagri.
Selain isu kesehatan, Mendagri juga mendorong Kemendiktisaintek untuk memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Papua. Rencana pendirian perguruan tinggi di Wamena (Papua Pegunungan) dan Nabire (Papua Tengah) dinilai strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Papua terhadap pendidikan tinggi.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, Staf Khusus Mendiktisaintek Bidang Pemerintahan Tjitjik Sri Tjahjandarie, dan Koordinator Tim Kajian Pendidikan Tinggi Tenaga Medis Tri Hanggono. Sementara itu, Mendagri didampingi oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.(Red)
