Aceh, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar 52 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) diberikan bantuan masing-masing Rp2 miliar. Usulan itu disampaikan karena banyak daerah sudah kehabisan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) menjelang akhir tahun.
Mendagri melaporkan bahwa kondisi tersebut membuat daerah terdampak tidak lagi memiliki kecukupan anggaran untuk membiayai pemulihan bencana.
“Ada 52 kabupaten dari tiga provinsi yang meminta bantuan,” ujar Tito dalam forum Arahan Presiden RI terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar di Aceh, Minggu (7/12/2025).
Selain dukungan anggaran, Mendagri juga menyebutkan perlunya bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik yang rusak, mengingat banyak dokumen penting masyarakat tersimpan di dalamnya. Ia turut meminta kemudahan layanan administrasi, seperti pengurusan STNK dan dokumen pertanahan, bagi warga terdampak bencana.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menggandakan nilai bantuan menjadi Rp 4 miliar per kabupaten/kota, serta menambah Rp 20 miliar untuk masing-masing pemerintah provinsi.
“Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar? Saya kasih Rp 4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp 20 miliar,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga meminta Mendagri memastikan seluruh kepala daerah berada di wilayahnya selama masa tanggap darurat dan tidak meninggalkan masyarakat yang sedang dalam kondisi krisis.
“Tolong Mendagri. Bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi,” ujar Presiden.(Red)
