Bandung, restorasihukum.com – Merasa tak terima atas Tindakan , Kelakuan juga provokatif, yang di duga di lakukan oleh seorang Oknum Advokat yang tergabung dalam Perhimpunan PERADI, berinisial (A R )yang berkantor di Jl. Leuwi Panjang No. 31 Belakang Rs. Imanuel Kopo Bandung, yang menjadi kuasa hukum (D R ) istri dari (M R) dalam kasus Gugatan Cerai Nomor : W10-A1/2928/HK.05/V/2022 Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A yang sudah menjalani sidang pertama pada 2 juni 2022 lalu.
MR akan Perkarakan Tindakan , Kelakuan juga provokatif, Oknum Advokat ke ranah Hukum dan juga akan melaporkan A R yang di duga melanggar Kode Etik ke- Dewan Pengawas Kode Etik wilayah Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) di Grand Slipi Tower, Lantai II , Jl.S Parman Kav.22-24 Jakarta papar MR, di kantor redaksi media policewatch.news dan IMTVjakarta di Jl. Gunung Sahari Raya No. 2 Ruko Marinatama Blok C No1-3 Jakarta Utara 12/06
“Berawal di dapatkanya percakapan WhatsApp antara orang yang di duga adalah Bunda AR berprofesi seorang Advokat dengan DR istri MR pada 19 Mei 2022 yang mana isi percakapan tersebut menghina, memfitnah dan menghakimi suami DR secara sepihak menurut AR, MR suami dari DR adalah seorang pengangguran yang tidak punya pekerjaan, Hidup numpang dan berhubungan suami istri secara gratis, “kalau mau berhubungan Gratisan sama BANDOT saja tulis AR dalam percakapan WhatsApp nya kepada DR, Hal itu sangat membuat tersinggung MR karena Bunda AR tidak mengenal MR sama sekali,”ujar Mr kepada awak media.
Lebih lanjut MR mengatakan saya adalah seorang Owner dan Pemimpin Redaksi sebuah media, Cetak, Online dan TV streaming juga seorang Ketua Harian Sebuah lembaga swadaya masyarakat yang ternama dan saya Selama menikahi DR yang pada saat itu DR adalah seorang janda anak satu yang saat itu sudah terpuruk dan di lilit banyak Hutang hingga kedua rumah DR sudah di plank untuk di jual, di tambah dengan ibu mertua dan kedua adik ipar nya semua ikut tinggal satu rumah dan menjadi tanggung jawab saya.
“Sebagai tulang punggung keluarga saya adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab dan selalu memberi nafkah puluhan juta rupiah tiap bulannya kepada istri dan untuk menutupi kebutuhan keluarganya yang saat itu ada lima nyawa yang menjadi tanggung jawab saya, dimana saat sejak menikah istrinya saya, “DR” tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga, Anaknya ibu mertuanya juga menganggur dan adek iparnya masih sekolah SMP,” jelas MR.
Masih kata MR, saya menilai percakapan antara bunda AR dan dan istri saya dalam percakapan Via WhatsApp tersebut sungguh tidak mencerminkan kelakuan yang baik seorang Pengacara, dan saya menduga ia melanggar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat.
“Dalam pertimbangan UU tersebut ditegaskan bahwa untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang independen, maka diperlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, bertanggung jawab, demi terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia,” papar MR.
Dilain waktu, saat saya menelfon ibu AR, selaku kuasa hukumnya DR, ibu AR ia meminta saya untuk datang ke kantornya, tanggal 1 juni 2022 sekiranya pukul 16.00 saya datang ke kantornya dan saat pertemuan ibu AR selaku kuasa hukumnya DR terkait kasus perceraian di sana sudah ada juga sdr Isma selaku orang yang membantu terkait masalah penjualan rumah DR dan MR, dan dua orang lagi rekannya dari ibu AR.
“Topik pebahasan dalam Pertemuan saat itu lebih mengarah masalah permintaan persetujuan saya untuk memberikan ijin kepada DR untuk menjual rumah, bahkan kuasa hukumnya DR menawarkan teknis pembagian uang hasil jual rumah, nanti dia yang akan memegang uangnya sampai permasalahan selesai baru di bagikan, ditengah pertemuan saya berdebat dengan Ibu AR dan saya merasa kesal di saat itu.
Terkait MR yang dengan sengaja dilarang untuk bertemu dengan anak anaknya yang saat ini masih berusia 3 tahun sembilan Bulan dan 2 tahun 8 bulan, karena belum adanya putusan setatus perkawinan dan hak asuh anak, jika memenuhi unsur sesuai Pasal 330 KUHP yang berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun, maka MR akan lakukan upaya Hukum jika ada yang menghalangi MR untuk bertemu anaknya
Dengan semua kejadian itu MR juga sudah Berkoordinasi dengan kak Seto dari LPAI Lembaga Perlindungan anak Indonesia dan juga KPAI, tak cuma itu saja MR Juga akan melaporkan ke KOMNAS HAM dan Ombusman, MR juga akan memperkarakan orang-orang maupun oknum-oknum yang dengan sengaja bersekongkol memanfaatkan permasalahan Rumah tangganya dan sengaja menghalangi MR untuk bertemu anak-anaknya, pungkasnya. (Red)
