Jombang, restorasihukum.com — Sejumlah pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang diduga melakukan pemblokiran nomor telepon dan WhatsApp milik wartawan. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penghambatan terhadap kerja jurnalistik serta bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
Ketua Pimpinan Daerah Media Independen Online (MIO) Jombang, Totok Agus H, menyatakan bahwa pemblokiran kontak wartawan oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (2) dan (3) yang menjamin hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
“Pemblokiran ini dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi kerja jurnalistik yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers,” ujar Totok.
Ia menyebutkan, sejumlah pejabat yang diduga melakukan pemblokiran antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Kepala Dinas PUPR Jombang, Kepala Dinas Sosial Jombang, serta beberapa pejabat lainnya.
Totok menilai tindakan tersebut mencerminkan sikap tidak profesional dan berpotensi menunjukkan adanya upaya menutup-nutupi informasi, terutama ketika wartawan mengajukan pertanyaan kritis.
“Tindakan ini menunjukkan sikap alergi terhadap transparansi dan dapat menghambat peran pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, sebelumnya telah dikonfirmasi terkait dugaan tersebut. Namun, ia disebut belum memberikan respons tegas terhadap pejabat OPD yang diduga melakukan pemblokiran.
Padahal, Sekda memiliki peran penting dalam mengoordinasikan, membina, serta mengawasi kinerja seluruh kepala OPD. Kurangnya ketegasan dalam menyikapi persoalan ini dinilai dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik di daerah.(Red)
