Jakarta, restorasihukum.com – Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) melelang barang rampasan negara berupa muatan minyak mentah ringan (light crude oil) dari kapal tanker MT Arman 114 berbendera Iran. Total minyak yang dilelang mencapai sekitar 1,2 juta barel dengan nilai limit sebesar Rp879 miliar dan uang jaminan Rp88 miliar.
Dalam pengumuman resminya, BPA menyebutkan lelang dilakukan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam. Saat ini, muatan minyak tersebut berada di perairan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau.
“Objek lelang berupa muatan light crude oil di kapal MT Arman 114 dengan volume 166.975,36 metrik ton atau sekitar 1.245.166,9 barel,” demikian keterangan BPA, dikutip Senin (27/4/2026).
Batas akhir penawaran lelang telah ditutup pada 24 April 2026. Namun hingga kini, pemenang lelang belum diumumkan dan masih menunggu proses penetapan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah dua kali melelang kapal tanker MT Arman 114 beserta muatannya, yakni pada November 2025 dan Januari 2026, dengan total nilai limit mencapai Rp1,17 triliun. Meski demikian, lelang tersebut belum berhasil menarik pembeli.
Dalam lelang perdana, tercatat 19 perusahaan mengikuti proses aanwijzing, termasuk badan usaha milik negara PT Pertamina (Persero). Pihak Pertamina menyatakan akan mengkaji peluang pengadaan minyak mentah tersebut dengan mempertimbangkan aspek komersial, teknis, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Kapal MT Arman 114 diketahui merupakan barang rampasan negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm tertanggal 10 Juli 2024, atas nama terpidana Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba.
Kasus ini bermula dari penangkapan kapal tersebut oleh aparat saat diduga melakukan aktivitas pemindahan minyak ilegal (ship-to-ship) di perairan Laut Natuna Utara. Kapal itu terdeteksi mematikan sistem identifikasi otomatis (AIS) dan melakukan transfer minyak ke kapal lain.
Selain itu, ditemukan pula indikasi pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak dan pembuangan limbah di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Atas perbuatannya, kapten kapal divonis tujuh tahun penjara serta denda Rp5 miliar karena melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Majelis hakim juga memutuskan kapal beserta muatannya dirampas untuk negara.(Red)
