Wamena, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan adalah momentum bersejarah yang telah lama dinantikan. Setelah sempat tertunda, pembangunan KIPP akhirnya resmi dimulai dan sudah berjalan selama empat hari terakhir. Dalam sambutannya, Ribka menekankan pentingnya kesatuan seluruh pihak untuk mengawal pembangunan ini secara berkelanjutan, mengingat keputusan yang diambil saat ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang dan tonggak penting bagi pemerintahan yang kuat di wilayah Papua Pegunungan.
“Hari ini kita akan menjadi catatan sejarah, hari ini kita akan menjadi legacy untuk generasi kita ke depan,” tegas Ribka dalam kegiatan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) empat provinsi di Papua yang berlangsung di Gereja Wesaroma Pikhe, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Jumat (16/5/2025).
Ribka juga mengingatkan tokoh masyarakat, kepala suku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pihak gereja untuk menyatukan hati dan semangat dalam membangun Papua Pegunungan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti kantor gubernur dan fasilitas pelayanan publik harus segera diwujudkan agar Papua Pegunungan sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa ditunda.
“Kita tidak bisa tangisi nasib kita, tapi kita harus maju, kita harus bekerja, Tuhan sudah izinkan kita, kita akan bekerja, saya mau kita satukan hati kita semua,” ujarnya.
Wamendagri Ribka memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, yang baru saja dilantik namun langsung bergerak cepat membangun daerah. Ia menyebut peran gubernur sangat strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus simbol pemersatu di daerah. Ribka mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menentukan arah pembangunan Papua Pegunungan, agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan menikmati hasil pembangunan yang merata di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Perubahan pembangunan tidak mungkin turun dari langit, tapi kita kerjakan bersama-sama,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) Evaluasi DOB. Giri menekankan bahwa penetapan daerah otonomi baru pasti menghadapi tantangan, namun ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk mundur dalam pelaksanaan DOB Papua Pegunungan. Ia menyebutkan beberapa tantangan yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah, termasuk birokrasi yang belum sempurna, masalah aset, transfer anggaran yang belum maksimal, serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Giri juga menyoroti pentingnya pembangunan fisik kantor gubernur yang harus menjadi prioritas dan dikawal bersama. Ia mengingatkan bahwa kesepahaman antara seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan adalah langkah awal percepatan pembangunan kantor tersebut, dan berbagai persoalan teknis akan diselesaikan secara bertahap.
“Kalau orang bilang, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau dilakukan komunikasi,” ujar Giri.
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Ones Pahabol, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi, Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere, bupati dan wakil bupati di wilayah Papua Pegunungan, anggota Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat setempat.
Ribka didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud dalam kunjungannya. (Red)
