Jakarta, restorasihukum.com – Pada Selasa, 17 Juni 2025, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengadakan Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat yang berlangsung secara virtual ini membahas status administratif empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta sejumlah pejabat terkait.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa berdasarkan kajian dan data dari Kemendagri serta pemerintah daerah, keempat pulau tersebut secara administratif dinyatakan sebagai bagian dari Provinsi Aceh. Keputusan ini diambil dengan merujuk pada dokumen resmi yang dimiliki pemerintah.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan bahwa keputusan ini mengacu pada temuan arsip asli Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992 tentang penegasan batas wilayah antara Sumatera Utara dan Aceh. Dokumen tersebut dianggap sebagai bukti autentik yang menguatkan Kesepakatan Bersama antara kedua gubernur pada tahun 1992, meskipun sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk fotokopi.
Kepmendagri tersebut menegaskan bahwa kesepakatan kedua provinsi saat itu menggunakan peta topografi TNI AD tahun 1978, yang menunjukkan bahwa keempat pulau berada di luar wilayah Sumatera Utara dan termasuk ke dalam wilayah Aceh.
Sebagai tindak lanjut, Mendagri menyarankan agar Aceh dan Sumut mendasarkan kesepahaman mereka pada dokumen sah yang telah ditemukan. Ia juga menyampaikan bahwa Kemendagri akan merevisi Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 sesuai data terbaru. Selain itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) diminta memperbarui Gazetteer Republik Indonesia untuk mencantumkan keempat pulau sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.
Perubahan tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) oleh BIG dan Kemendagri sebagai bagian dari proses standarisasi internasional. (Red)
