Jakarta, restorasihukum.com – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kebijakan tersebut berlaku untuk ASN di instansi pusat maupun daerah dan diatur melalui surat edaran dari Kementerian PANRB serta Kementerian Dalam Negeri.
“Penerapan work from home bagi ASN dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga, pada Selasa (31/3/2026).
Selain ASN, pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kebijakan serupa. Pengaturannya akan dituangkan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha.
Namun, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Pemerintah mengecualikan sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka penuh selama lima hari dalam seminggu. Sementara untuk perguruan tinggi, khususnya semester empat ke atas, pelaksanaannya akan menyesuaikan kebijakan kementerian terkait.
Selain WFH, pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas dengan membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik. Perjalanan dinas dalam negeri juga ditekan hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri dikurangi hingga 70 persen.
Untuk pemerintah daerah, akan ada penyesuaian kebijakan seperti penambahan hari dan cakupan ruas jalan dalam program car free day, yang akan diatur melalui surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
Airlangga menyebut kebijakan ini berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun dari kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Sementara itu, penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan dapat mencapai Rp59 triliun.
Kebijakan ini merupakan bagian dari program Transformasi Budaya Kerja Nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mendorong pola kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi di Indonesia.(Red)
